Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Jerman sangat prihatin dengan penetapan Israel atas enam kelompok masyarakat sipil Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris yang dilarang. Langkah tersebut juga dikritik oleh PBB.
Negara Yahudi itu mengatakan keputusannya pekan lalu karena dugaan pendanaan mereka terhadap Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Ia menuduh enam orang bekerja secara diam-diam dengan kelompok militan kiri, yang memelopori pembajakan pesawat pada 1970-an untuk menyoroti perjuangan Palestina dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh beberapa pemerintah Barat.
"Kami sangat prihatin dengan keputusan Israel," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman kepada wartawan, Rabu (27/10). Penempatan kelompok itu dalam daftar teror akan memiliki implikasi politik, hukum, dan keuangan yang luas bagi mereka.
Baca juga: AS Kritik Keras, Israel Lanjutkan Pembangunan 3.000 Rumah di Palestina
Pemerintah Jerman secara rutin melakukan peninjauan terhadap tuduhan dan indikasi hubungan kemungkinan mitra dengan organisasi teroris. "Kami menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Israel tentang pembenarannya atas langkah tersebut," kata juru bicara itu.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Selasa menyebut keputusan Israel sebagai serangan terhadap kebebasan berserikat, berpendapat, dan berekspresi, serta hak untuk partisipasi publik. Jerman dan Israel menjalin hubungan diplomatik yang kuat dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II, dengan Berlin berkomitmen untuk melestarikan negara Yahudi sebagai penebusan dosa atas Holocaust.
Baca juga: Israel Kirim Utusan ke AS tentang Kelompok Palestina Dicap Teroris
Selama 16 tahun berkuasa, Kanselir Angela Merkel telah menggambarkan keamanan nasional Israel sebagai prioritas penting dalam kebijakan luar negeri Jerman. Ia berjanji itu akan terus berlanjut oleh pemerintah masa depan dalam kunjungannya ke Jerusalem bulan ini. (AFP/OL-14)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ancaman terorisme di Indonesia, pada kurun 2023 hingga 2025, konsisten dan adaptif.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan isi pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio di Washington DC, Amerika Serikat.
Dino Patti Djalal soroti absennya poin Solusi Dua Negara dalam pidato Presiden Prabowo di Board of Peace Washington. Simak pesan penting pendiri FPCI ini.
Studi The Lancet ungkap kematian di Gaza 35% lebih tinggi dari data resmi. Hingga Jan 2025, 75 ribu warga tewas akibat serangan Israel, mayoritas perempuan & anak-anak.
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan keputusan Indonesia mengambil peran sebagai Wakil Komandan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Palestina.
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan rekonstruksi Gaza hanya berjalan jika Hamas melucuti senjata. Simak hasil pertemuan Board of Peace di Washington.
Menlu Sugiono tegaskan komitmen RI di Markas PBB New York. Dukung gencatan senjata Gaza & pastikan hak Palestina terjaga di Board of Peace (BoP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved