Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Jerman sangat prihatin dengan penetapan Israel atas enam kelompok masyarakat sipil Palestina terkemuka sebagai organisasi teroris yang dilarang. Langkah tersebut juga dikritik oleh PBB.
Negara Yahudi itu mengatakan keputusannya pekan lalu karena dugaan pendanaan mereka terhadap Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP). Ia menuduh enam orang bekerja secara diam-diam dengan kelompok militan kiri, yang memelopori pembajakan pesawat pada 1970-an untuk menyoroti perjuangan Palestina dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh beberapa pemerintah Barat.
"Kami sangat prihatin dengan keputusan Israel," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman kepada wartawan, Rabu (27/10). Penempatan kelompok itu dalam daftar teror akan memiliki implikasi politik, hukum, dan keuangan yang luas bagi mereka.
Baca juga: AS Kritik Keras, Israel Lanjutkan Pembangunan 3.000 Rumah di Palestina
Pemerintah Jerman secara rutin melakukan peninjauan terhadap tuduhan dan indikasi hubungan kemungkinan mitra dengan organisasi teroris. "Kami menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah Israel tentang pembenarannya atas langkah tersebut," kata juru bicara itu.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Selasa menyebut keputusan Israel sebagai serangan terhadap kebebasan berserikat, berpendapat, dan berekspresi, serta hak untuk partisipasi publik. Jerman dan Israel menjalin hubungan diplomatik yang kuat dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II, dengan Berlin berkomitmen untuk melestarikan negara Yahudi sebagai penebusan dosa atas Holocaust.
Baca juga: Israel Kirim Utusan ke AS tentang Kelompok Palestina Dicap Teroris
Selama 16 tahun berkuasa, Kanselir Angela Merkel telah menggambarkan keamanan nasional Israel sebagai prioritas penting dalam kebijakan luar negeri Jerman. Ia berjanji itu akan terus berlanjut oleh pemerintah masa depan dalam kunjungannya ke Jerusalem bulan ini. (AFP/OL-14)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ancaman terorisme di Indonesia, pada kurun 2023 hingga 2025, konsisten dan adaptif.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Operasi evakuasi menghadapi tantangan besar karena minimnya alat berat dan kemampuan teknis yang memadai.
Investigasi Al Jazeera mengungkap dugaan penggunaan bom termobarik dan amunisi tritonal oleh Israel di Gaza. Sebanyak 2.842 warga Palestina dilaporkan hilang sejak 2023.
Indonesia manfaatkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) untuk kawal hak Palestina & solusi dua negara. Presiden Prabowo juga akan tekan tarif resiprokal di AS.
Baznas bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir menyerahkan lima unit Mobile Clinic dari Tempo Scan untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan darurat.
PBNU mendukung Presiden Prabowo menghadiri KTT Board of Peace di AS untuk solusi Gaza. Gus Ulil sebut ini langkah diplomasi realistis meski menuai kritik.
Hamas sambut rencana pengerahan 8.000 pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza Selatan untuk awasi gencatan senjata dan stabilitas tanpa intervensi internal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved