ISRAEL akan mengirim utusan untuk memberi penjelasan kepada AS tentang kelompok-kelompok Palestina yang dilarang. Israel akan mengirim utusan ke Washington untuk berbagi intelijen yang menghubungkan enam kelompok masyarakat sipil Palestina dengan organisasi teroris yang dilarang, kata seorang pejabat Israel kepada AFP, Senin (25/10).
Pekan lalu, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan langkahnya untuk secara efektif melarang enam kelompok masyarakat sipil Palestina terkemuka atas dugaan hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), kelompok yang dinyatakan sebagai teroris oleh beberapa pemerintah Barat. Langkah itu memicu kemarahan dari warga Palestina dan beberapa kelompok masyarakat sipil Israel, di samping kekhawatiran internasional yang meluas.
Amerika Serikat, sekutu terpenting Israel, mengatakan akan mencari lebih banyak informasi tentang penunjukan itu. Berbicara kepada AFP dengan syarat anonim pada Senin, seorang pejabat Israel mengatakan, "Dalam beberapa hari mendatang, seorang utusan khusus dari Shin Bet (badan keamanan internal) dan kementerian luar negeri akan pergi ke AS dengan materi intelijen yang membuktikan hubungan (dari enam kelompok) dengan PFLP."
Baca juga: PBB Seru Israel Cabut Cap Teroris kepada Kelompok Sipil Palestina
Pada Senin, para ahli PBB meminta Israel untuk menarik penunjukan itu dan menyebutnya sebagai serangan frontal terhadap gerakan hak asasi manusia Palestina. Secara terpisah, kepala kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Lynn Hastings, mengatakan penunjukan itu menambah tekanan yang meningkat pada organisasi masyarakat sipil dan memiliki potensi untuk secara serius merusak pekerjaan kemanusiaan, pembangunan, dan hak asasi manusia mereka.
Eliav Lieblich, seorang profesor hukum di Universitas Tel Aviv, mengatakan kepada AFP bahwa undang-undang antiterorisme 2016--yang memberi kementerian pertahanan wewenang untuk mengeluarkan sebutan terorisme--cacat," sebagian karena terdakwa tidak memiliki akses informasi terhadap mereka. Dia mengatakan hampir tidak mungkin bagi organisasi Palestina untuk melihat bukti yang diduga memberatkan, karena Israel dapat menahannya dengan alasan keamanan nasional.
Baca juga: Pria Bersenjata Tembaki Jemaah Salat Subuh di Masjid Nigeria
"Anda tidak dapat, pada 2021, mendeklarasikan enam kelompok hak asasi terkemuka sebagai organisasi teroris tanpa bukti publik," katanya. Ia menyebutkan bahwa sementara hukum Israel mengizinkan tindakan tersebut, publik tidak boleh menerima tingkat kerahasiaan hukum seperti itu. Kelompok-kelompok yang dilarang pekan lalu termasuk Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC), Addameer, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan, Al-Haq, Pertahanan untuk Anak Internasional-Palestina (DCI-P) dan Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC). (AFP/OL-14)
