ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menilai tidak diundangnya perwakilan pemerintah militer Myanmar atau Junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan keputusan tepat.
ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang perwakilan pemerintah militer Myanmar atau Junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 26-28 Oktober 2021 mendatang.
"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kemenlu RI dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar, termasuk dengan pelaksanaan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/21).
Lima poin itu adalah kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN. Kemudian, ASEAN sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.
"Five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting tersebut sudah bagus. Namun sayangnya, Junta Myanmar menghalangi utusan ASEAN Erywan Yusof untuk bertemu Aung San Suu Kyi di tahanan rumah. Alasannya pun aneh. Menurut juru bicara Junta Myanmar, setiap orang yang tidak mempunyai kepentingan khusus dilarang bertemu dengan tahanan. Sementara utusan ASEAN ke sana tentu memiliki kepentingan khusus dari ASEAN," jelanya.
Iqbal menilai Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) perlu juga terus mendorong lembaga parlemen di negara-negara ASEAN untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi Myanmar. Terlebih, apa yang terjadi di Myanmar adalah tragedi bagi ASEAN.
Parlemen di negara-negara ASEAN dengan kapasitasnya masing-masing bisa mendesak Junta Myanmar agar menjalankan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting tersebut, untuk mengakhiri krisis politik pasca kudeta. (Iam/OL-09)
