Rabu 20 Oktober 2021, 10:18 WIB

Junta Myanmar Tidak Diundang KTT ASEAN, DPR: Keputusan Tepat

M. Iqbal Al Machmudi | Internasional
Junta Myanmar Tidak Diundang KTT ASEAN, DPR: Keputusan Tepat

Ist/DPR
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal.

 

ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menilai tidak diundangnya perwakilan pemerintah militer Myanmar atau Junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan keputusan tepat.

ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang perwakilan pemerintah militer Myanmar atau Junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 26-28 Oktober 2021 mendatang.

"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kemenlu RI dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar, termasuk dengan pelaksanaan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/21).

Lima poin itu adalah kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.

Ketiga, ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN. Kemudian, ASEAN sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.

"Five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting tersebut sudah bagus. Namun sayangnya, Junta Myanmar menghalangi utusan ASEAN Erywan Yusof untuk bertemu Aung San Suu Kyi di tahanan rumah. Alasannya pun aneh. Menurut juru bicara Junta Myanmar, setiap orang yang tidak mempunyai kepentingan khusus dilarang bertemu dengan tahanan. Sementara utusan ASEAN ke sana tentu memiliki kepentingan khusus dari ASEAN," jelanya.

Iqbal menilai Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) perlu juga terus mendorong lembaga parlemen di negara-negara ASEAN untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi Myanmar. Terlebih, apa yang terjadi di Myanmar adalah tragedi bagi ASEAN.

Parlemen di negara-negara ASEAN dengan kapasitasnya masing-masing bisa mendesak Junta Myanmar agar menjalankan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting tersebut, untuk mengakhiri krisis politik pasca kudeta. (Iam/OL-09)

Baca Juga

Getty Image/AFP

Selandia Baru Berupaya Wujudkan Generasi Muda Bebas Asap Rokok

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Kamis 09 Desember 2021, 16:17 WIB
Para pejabat Selandia Baru memperkirakan merokok membunuh sebanyak 5.000 orang per tahun, terhitung 15% dari semua...
ANTARA/Pavlo Gonchar / SOPA Images via Reuters/Sipa USA/pri.

PM Inggris Berlakukan Pembatasan Covid-19 untuk Redam Penyebaran Omicron

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Kamis 09 Desember 2021, 16:00 WIB
Banyak anggota parlemen di partai Johnson sendiri juga marah dengan pembatasan baru, khawatir akan efeknya setelah ekonomi menyusut sebesar...
Arif ALI / AFP

Pakistan Deteksi Kasus Pertama Varian Covid-19 Omicron

👤 Nur Aivanni 🕔Kamis 09 Desember 2021, 15:48 WIB
Pakistan telah mengonfirmasi kasus pertama varian omicron dari virus Covid-19 di Provinsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya