Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menilai tidak diundangnya perwakilan pemerintah militer Myanmar atau Junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan keputusan tepat.
ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang perwakilan pemerintah militer Myanmar atau Junta Myanmar untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 26-28 Oktober 2021 mendatang.
"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kemenlu RI dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar, termasuk dengan pelaksanaan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (20/21).
Lima poin itu adalah kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, ASEAN juga meminta dimulainya dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, ASEAN sepakat adanya utusan khusus untuk memfasilitasi dialog tersebut dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN. Kemudian, ASEAN sepakat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan berkunjung ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.
"Five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting tersebut sudah bagus. Namun sayangnya, Junta Myanmar menghalangi utusan ASEAN Erywan Yusof untuk bertemu Aung San Suu Kyi di tahanan rumah. Alasannya pun aneh. Menurut juru bicara Junta Myanmar, setiap orang yang tidak mempunyai kepentingan khusus dilarang bertemu dengan tahanan. Sementara utusan ASEAN ke sana tentu memiliki kepentingan khusus dari ASEAN," jelanya.
Iqbal menilai Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) perlu juga terus mendorong lembaga parlemen di negara-negara ASEAN untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi Myanmar. Terlebih, apa yang terjadi di Myanmar adalah tragedi bagi ASEAN.
Parlemen di negara-negara ASEAN dengan kapasitasnya masing-masing bisa mendesak Junta Myanmar agar menjalankan five points of consensus dari ASEAN Leader’s Meeting tersebut, untuk mengakhiri krisis politik pasca kudeta. (Iam/OL-09)
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved