ISRAEL memberikan persetujuan pada Selasa (19/10) untuk 4.000 warga Palestina yang mendaftar sebagai penduduk Tepi Barat. Ini tergolong langkah pertama di wilayah yang diduduki Israel dalam 12 tahun itu.
Penduduk yang baru diregistrasi telah tinggal di Tepi Barat, termasuk 1.200 orang yang dianggap tidak berdokumen karena mereka belum terdaftar di Pendaftaran Penduduk Palestina dan 2.800 lain yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai penduduk Jalur Gaza yang diblokade.
Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan dia telah menyetujui pendaftaran baru dengan alasan kemanusiaan. Ini sebagai bagian dari kebijakannya untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kehidupan warga Palestina di Yudea dan Samaria, istilah alkitabiah untuk Tepi Barat selatan dan utara.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari pada 1967 dan menjalankan kontrol administratif penuh di sebagian besar wilayah. Persetujuan baru akan membuat ribuan orang baru memenuhi syarat untuk mendapatkan dokumen identifikasi Otoritas Palestina dan mengubah alamat tempat tinggal mereka.
Cabang militer Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki, COGAT, mengatakan kepada AFP bahwa Israel belum menyetujui gelombang baru pendaftaran Palestina di Tepi Barat sejak 2009. Koalisi pemerintahan Israel, yang mengakhiri 12 tahun berturut-turut sayap kanan Benjamin Netanyahu menjabat pada Juni, berkomitmen untuk meningkatkan mata pencaharian di Tepi Barat.
Itu tidak termasuk Jerusalem timur yang dicaplok, sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional atas tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.
Baca juga: Palestina Desak Amerika dan Warga Internasional Hentikan Pendudukan Israel
Perdana Menteri Naftali Bennett, mantan kepala kelompok lobi pemukim, menentang kenegaraan Palestina dan telah mengeyampingkan pembicaraan damai formal dengan Otoritas Palestina selama masa jabatannya. Dia lebih memilih untuk fokus pada perbaikan ekonomi. (AFP/OL-14)
