Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ALJAZAIR, Sabtu (2/10), menolak campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan dalam negerinya, beberapa jam setelah menarik duta besarnya dari Paris menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dilaporkan oleh media Prancis dan Aljazair.
Pernyataan itu, dari kepresidenan Aljazair, mengatakan pihaknya telah menarik duta besarnya menyusul laporan media tentang komentar pemimpin Prancis itu, yang tidak disangkal.
Harian Prancis Le Monde melaporkan Macron membuat pernyataan kritis tentang bekas jajahan Prancis itu selama pertemuan, Kamis (30/9), dengan keturunan tokoh-tokoh dari perang kemerdekaan.
Baca juga: Protes Bermunculan di Bahrain usai Peresmian Kedubes Israel
Macron dilaporkan mengatakan negara itu diperintah "sistem politik-militer" dan menggambarkan Aljazair memiliki sejarah resmi yang telah "benar-benar ditulis ulang", menurut laporan surat kabar itu.
Dia mengatakan sejarah itu tidak didasarkan pada kebenaran tetapi "pada wacana kebencian terhadap Prancis", menurut Le Monde.
Macron menjelaskan dia tidak mengacu pada masyarakat Aljazair secara keseluruhan tetapi pada elite penguasa.
"Menyusul pernyataan yang tidak dapat disangkal, yang oleh beberapa sumber Prancis dikaitkan dengan nama (Macron), Aljazair menyatakan penolakan kategorisnya terhadap campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internalnya," kata pernyataan dari kepresidenan Aljazair.
Macron juga berbicara tentang politik Aljazair saat ini. Dikatakan Presiden Prancis itu, rekannya Abdelmajid Tebboune terjebak dalam sistem yang sangat sulit.
"Anda dapat melihat bahwa sistem Aljazair sudah lelah, telah dilemahkan oleh Hirak," tambahnya, yang merujuk pada gerakan pro-demokrasi yang memaksa pendahulu Tebboune, Abdelaziz Bouteflika, turun dari kekuasaan pada 2019 setelah dua dekade memimpin.
Itu adalah kedua kalinya Aljazair menarik seorang duta besar dari Prancis. Negara itu juga menarik duta besarnya pada Mei 2020 setelah media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang Hirak.
Langkah pada Sabtu (2/10) itu terjadi di tengah ketegangan atas keputusan Prancis untuk secara tajam mengurangi jumlah visa yang diberikannya kepada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia.
Kementerian Luar Negeri Aljazair memanggil Duta Besar Prancis Francois Gouyette pada Rabu (29/9) dan menyerahkan catatan protes resmi tentang keputusan visa itu.
Mereka menyebut pengurangan visa tersebut sebagai tindakan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan "kebingungan dan ambiguitas mengenai motivasi dan cakupannya".
Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita menggambarkan langkah Prancis sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan.
Adapun Presiden Tunisia Kais Saied, kata kantor kepresidenannya, menyatakan kekecewaannya dengan keputusan itu saat berbicara melalui telepon dengan Macron, Sabtu (2/10). Dalam pembicaraan tersebut, Presiden Prancis mengatakan hal itu bisa direvisi.
Juru Bicara Pemerintah Prancis Gabriel Attal mengatakan kepada radio Europe 1, Selasa (28/9), bahwa keputusan pengurangan visa itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Paris membuat pilihan itu, katanya, karena Aljazair, Maroko, dan Tunisia menolak mengambil kembali warga negara yang tidak mereka inginkan atau tidak dapat mereka pertahankan di Prancis.
Radio itu mengatakan Macron mengambil keputusan itu sebulan lalu setelah upaya diplomatik gagal dengan tiga negara di Afrika Utara itu. (AFP/OL-1)
Prancis memanggil Dubes AS, Charles Kushner, setelah surat kritik soal antisemitisme dan rencana pengakuan Palestina.
Para arkeolog menganalisis tulang belulang 82 orang yang dikuburkan ke dalam lubang-lubang antara tahun 4300 hingga 4150 sebelum masehi (SM) di Prancis Timur Laut.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat semakin memanas menjelang rencana pengakuan negara Palestina bulan depan.
Pada Selasa (19/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong antisemitisme.
Kejaksaan Prancis menyelidiki kematian pria 46 tahun yang meninggal saat siaran langsung.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron menegaskan keraguannya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin siap mengakhiri perang di Ukraina.
Prancis memanggil Dubes AS, Charles Kushner, setelah surat kritik soal antisemitisme dan rencana pengakuan Palestina.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat semakin memanas menjelang rencana pengakuan negara Palestina bulan depan.
Pada Selasa (19/8), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron mendorong antisemitisme.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron menegaskan keraguannya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin siap mengakhiri perang di Ukraina.
Presiden Prancis Emmanuel Macron serukan peningkatan sanksi, jika Putin tidak serius soal perdamaian Ukraina.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tanggapan mengejutkan terhadap rencana Prancis yang akan mengakui Negara Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved