Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Dunia sebaiknya memberi kesempatan kepada Taliban untuk membentuk pemerintahan baru di Afghanistan, kata panglima militer Inggris Nick Carter pada Rabu (18/8) .
Menurut Carter, dunia nanti mungkin akan mengetahui apakah kelompok pemberontak yang dalam beberapa dekade telah dicap oleh Barat sebagai militan itu akan bersikap lebih masuk akal.
Para pemimpin Taliban akan menunjukkan diri mereka kepada dunia, kata seorang pejabat gerakan Islamis itu pada Rabu, tidak seperti yang terjadi selama 20 tahun terakhir ketika mereka lebih banyak hidup dalam kerahasiaan.
Carter mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai yang disebutnya akan bertemu dengan Taliban pada Rabu.
"Kita harus sabar, kita harus menahan diri dan kita harus memberi mereka ruang untuk membentuk pemerintahan dan kita harus memberi mereka ruang untuk menunjukkan mandat mereka," kata Carter kepada BBC.
"Mungkin saja Taliban yang sekarang berbeda dari Taliban yang dulu diingat orang dari tahun 1990-an."
"Nanti kita akan tahu, jika kita memberi mereka ruang, bahwa Taliban ini tentunya lebih masuk akal namun apa yang harus kita ingat adalah bahwa mereka bukan organisasi yang homogen - Taliban adalah kelompok para tokoh adat yang beragam dan berasal dari seluruh daerah pedesaan Afghanistan."
Carter mengatakan Taliban sejatinya adalah "anak-anak desa" yang menjalani "Pashtunwali", pedoman hidup suku tradisional dan kode etik bangsa Pashtun.
"Mereka mungkin adalah Taliban yang lebih bertindak secara wajar," kata Carter.
"Mereka kurang represif. Dan tentu, jika Anda melihat cara mereka memerintah Kabul saat ini, ada indikasi mereka lebih wajar."
Namun sejumlah veteran tentara Inggris meragukan hal itu.
"Orang seharusnya tidak dirayu dengan kata-kata lembut seperti ini," kata Charlie Herbert, mantan mayor jenderal angkatan darat Inggris yang pernah bertugas di Afghanistan dan juga bekerja sebagai penasihat senior NATO kepada Sky News.
"Taliban membutuhkan pengakuan internasional. Mereka merebut kekuasaan dengan kekuatan dan mereka kini sangat menginginkan pengakuan internasional, dari China, dari Rusia dan Barat, mereka mereka membutuhkan itu. Jadi mereka akan menggunakan kata-kata pemikat tentang kesempatan yang sama bagi perempuan," kata dia.
Herbert mengatakan tak ada bukti Taliban telah menjadi moderat.
"Mereka menunggu, mereka bertaruh waktu hingga kita meninggalkan Kabul dan kemudian pertumpahan darah akan dimulai ketika tidak ada wartawan dan warga asing yang melihat hal itu." (Ant/OL-12)
----
Setidaknya 10 negara dalam operasi yang berkisar dari serangan pesawat tak berawak hingga invasi, seringkali beberapa kali dalam satu tahun.
Hubungan Pakistan dan Afghanistan mencapai titik terendah. Islamabad meluncurkan serangan udara ke Kabul dan Kandahar sebagai balasan atas agresi Taliban.
MILITER Pakistan mengeklaim menewaskan sedikitnya 70 militan dalam serangan di sepanjang perbatasan dengan Afghanistan pada Minggu (22/2) pagi.
PAKISTAN kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Afghanistan dengan dalih memburu militan.
SERANGAN udara Pakistan ke wilayah Afghanistan kembali memicu ketegangan di perbatasan. Islamabad menyebut operasi itu menyasar kamp militan
Pakistan melancarkan serangan udara ke Nangarhar dan Paktika di Afghanistan. Kabul menuduh warga sipil tewas dan terluka, sementara Islamabad mengklaim operasi menargetkan TTP dan ISKP.
Obligasi pemerintah Inggris telah mengalami kenaikan yang cukup dramatis sejak krisis ini dimulai.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Mengaca pada kesuksesan Inggris dan AS, teknologi track & trace menjadi kunci amankan penerimaan cukai vape Indonesia
PM Keir Starmer resmi mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Inggris untuk operasi defensif terhadap Iran di tengah kecaman Donald Trump.
Pada Jumat (27/2) belum ada permintaan resmi yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved