JUNTA Myanmar mengatakan bahwa pihaknya tidak ada hubungan dengan dugaan rencana menyerang duta besar negara itu untuk PBB yang menentang militer dan mendukung gerakan prodemokrasi.
Kyaw Moe Tun menjadi berita utama setelah kudeta militer pada Februari. Ia dengan berani mengabaikan desakannya bahwa dia tidak lagi mewakili negaranya di badan yang berbasis di New York itu.
Pekan lalu, jaksa Amerika Serikat mengatakan mereka telah mendakwa dua warga negara Myanmar atas dugaan persekongkolan untuk menyewa pembunuh bayaran yang akan memaksanya untuk mengundurkan diri atau membunuhnya jika dia menolak.
"Myanmar tidak ada hubungannya dengan insiden ini," kata surat kabar Global New Light of Myanmar yang didukung negara, pada Selasa, dalam pernyataan pertama junta tentang kasus tersebut.
"Rencana tersebut terjadi di antara penduduk di dalam Amerika Serikat," katanya. Tindakan, tambahnya, harus diambil sesuai dengan hukum negara.
Tersangka Phyo Hein Htut, 28, dan Ye Hein Zaw, 20, didakwa di pengadilan federal dengan pasal yang membuat mereka bisa divonis lima tahun penjara.
Jaksa mengatakan Phyo Hein Htut telah berhubungan dengan seorang pedagang senjata di Thailand yang berurusan dengan militer di Myanmar.
Menurut pengaduan tersebut, pedagang senjata berbicara kepada Phyo Hein Htut tentang mempekerjakan penyerang untuk rencana tersebut, yang akan menyabotase mobil duta besar.
Lebih dari 900 orang tewas di Myanmar saat militer berusaha menekan aksi protes terhadap kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.
Kyaw Moe Tun--yang dicari di Myanmar karena pengkhianatan tingkat tinggi--telah berulang kali menyerukan intervensi internasional untuk membantu mengakhiri kerusuhan dan mengembalikan pemerintahan sipil.
Pekan lalu, dia mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan dugaan pembantaian 40 warga sipil oleh militer di daerah Sagaing di barat laut Myanmar selama beberapa hari pada Juli.
Baca juga: PBB Kekurangan Dana untuk Perangi Kelaparan di Myanmar
Junta telah membantah tuduhan itu, sementara AFP belum dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. (AFP/OL-14)
