Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PROGRAM Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (WFP) memperingatkan mereka mungkin tidak memiliki cukup dana untuk enam bulan ke depan guna membantu jutaan orang di Myanmar yang menghadapi kerawanan pangan di tengah gelombang infeksi covid-19 dan kerusuhan politik di negara tersebut.
WFP mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka membutuhkan US$86 juta atau Rp1,2 triliun untuk membantu memerangi kelaparan di negara yang sedang berjuang melawan meningkatnya infeksi covid-19 dan berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
"Kami telah melihat kelaparan menyebar lebih jauh dan lebih dalam di Myanmar," kata direktur negara WFP Myanmar Stephen Anderson dalam pernyataannya, Jumat (6/8).
Baca juga: 41 Juta Orang di Dunia Terancam Kelaparan
Organisasi kemanusiaan terbesar di dunia itu memperkirakan 6,3 juta orang di Myanmar dapat menghadapi kerawanan pangan dalam enam bulan ke depan, naik dari 2,8 juta sebelum kudeta militer pada Februari.
"Sangat penting bagi kami untuk dapat mengakses semua yang membutuhkan dan menerima dana yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka," tuturnya.(Straitstimes/OL-5)
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Studi terbaru mengungkapkan vaksinasi anak mengalami stagnasi dan kemunduran dalam dua dekade terakhir.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved