AS Tolak Rencana Pemilu Myanmar

AMERIKA Serikat menyebutkan junta Myanmar sedang mempermainkan waktu disaat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bersiap untuk mendorong ASEAN untuk menunjuk seorang utusan. Namun, junta malah mengusulkan pemilu.

Blinken berpartisipasi secara virtual dalam pembicaraan yang melibatkan para menteri luar negeri ASEAN. Menjelang pembicaraan ASEAN, pemimpin junta Myanmar berjanji untuk mengadakan pemilu dan mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023, memperpanjang batas waktu awal yang diberikan ketika militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Pengumuman itu, kata seorang pejabat senior AS, merupakan seruan bagi ASEAN untuk meningkatkan upayanya. Sebab jelas junta Myanmar hanya mengulur waktu dan ingin terus memperpanjang kalender demi keuntungannya sendiri.

"Semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam hal ini dan menjalankan serta menjunjung tinggi ketentuan lima poin konsensus yang juga ditandatangani Myanmar," kata dia, Senin waktu setempat.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing, yang menghadiri pertemuan dengan anggota ASEAN pada April lalu, dimana pertemuan itu mengarahkan kepada pernyataan konsensus. Pernyataan itu menyerukan untuk segera diakhirinya kekerasan dan penunjukkan utusan khusus regional.

Namun, pemimpin junta kemudian menjauhkan diri dari pernyataan itu dan tidak ada utusan yang ditunjuk. Sampai saat ini lebih dari 900 orang dilaporkan tewas selama enam bulan di Myanmar oleh junta militer yang menolak perbedaan pendapat. (AFP/OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi