Rabu 21 Juli 2021, 06:33 WIB

AS Suarakan Kekhawatiran Soal Kebebasan Pers di Bangladesh

Nur Aivanni | Internasional
AS Suarakan Kekhawatiran Soal Kebebasan Pers di Bangladesh

AFP/STR
Warga menggelar demonstrasi memprotes Undang-Undang Keamanan Digital di Dhaka, Bangladesh.

 

AMERIKA Serikat (AS), Selasa (20/7), menyuarakan kekhawatiran terkait iklim yang memburuk untuk kebebasan pers di Bangladesh, yang menggunakan Undang-Undang Keamanan Digital yang kejam.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah menjadi mitra dekat AS, yang menyambut baik dukungannya terhadap perubahan iklim dan melawan ekstremisme Islam serta pemerintahnya menyambut ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan militer yang brutal di Myanmar.

"Bangladesh telah menunjukkan perbaikan dalam melindungi beberapa hak asasi manusia selama setahun terakhir," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. "Tetapi kami tetap khawatir tentang pelanggaran terhadap kebebasan media dan pers."

Baca juga: Twitter Tutup Sementara Akun Anggota Dewan Amerika Serikat

"Pemerintah Bangladesh telah secara agresif menerapkan Undang-Undang Keamanan Digital, yang menyebabkan puluhan penangkapan atas komentar kritis terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah, termasuk menggunakan tindakan tersebut terhadap profesional akademik untuk pertama kalinya," kata Price kepada wartawan.

"Kami mendesak pemerintah Bangladesh untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat, termasuk anggota pers, dan memastikan jaminan pengadilan yang adil bagi semua orang yang telah ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Digital," lanjutnya.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berjanji berbicara tentang hak asasi manusia termasuk kebebasan media sebagai bagian dari upaya menghentikan apa yang banyak ditakuti adalah kemunduran demokrasi di seluruh dunia.

Pada Mei lalu, polisi Bangladesh menangkap salah satu jurnalis terbaik negara itu, Rozina Islam, seorang jurnalis investigasi untuk surat kabar Prothom Alo karena menulis cerita pedas tentang tanggapan terhadap covid-19. Dia dituduh mencuri dokumen Kementerian Kesehatan.

Ratusan orang telah ditahan sejak pemerintah memberlakukan Undang-Undang Keamanan Digital pada 2018. (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP/JAVED TANVEER

AS Siap Terima Ribuan Warga Afghanistan Lagi

👤Nur Aivanni 🕔Selasa 03 Agustus 2021, 08:08 WIB
Departemen Luar Negeri mengatakan prioritas yang lebih besar sekarang juga akan diberikan kepada warga Afghanistan yang dipekerjakan oleh...
AFP/STR

Singapura akan Sumbang Rp1,4 Miliar untuk Upaya ASEAN Bantu Myanmar

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Selasa 03 Agustus 2021, 07:05 WIB
“Kami mendesak implementasi cepat dan efektif dari Konsensus Lima Poin yang disepakati pada Pertemuan Pemimpin ASEAN, 24 April...
AFP

AS Tolak Rencana Pemilu Myanmar

👤Nur Aivanni 🕔Selasa 03 Agustus 2021, 06:50 WIB
AS menilai junta Myanmar mempermainkan waktu disaat Menlu AS Blinken bersiap untuk mendorong ASEAN untuk menunjuk seorang utusan. Namun,...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Ini Adalah Pekerjaan Kita

POLDA Metro Jaya menggelar program Vaksinasi Merdeka dengan target seluruh warga DKI Jakarta sudah menerima vaksin covid-19 tahap pertama pada 17 Agustus 2021.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya