Rabu 21 Juli 2021, 06:33 WIB

AS Suarakan Kekhawatiran Soal Kebebasan Pers di Bangladesh

Nur Aivanni | Internasional
AS Suarakan Kekhawatiran Soal Kebebasan Pers di Bangladesh

AFP/STR
Warga menggelar demonstrasi memprotes Undang-Undang Keamanan Digital di Dhaka, Bangladesh.

 

AMERIKA Serikat (AS), Selasa (20/7), menyuarakan kekhawatiran terkait iklim yang memburuk untuk kebebasan pers di Bangladesh, yang menggunakan Undang-Undang Keamanan Digital yang kejam.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah menjadi mitra dekat AS, yang menyambut baik dukungannya terhadap perubahan iklim dan melawan ekstremisme Islam serta pemerintahnya menyambut ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan militer yang brutal di Myanmar.

"Bangladesh telah menunjukkan perbaikan dalam melindungi beberapa hak asasi manusia selama setahun terakhir," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price. "Tetapi kami tetap khawatir tentang pelanggaran terhadap kebebasan media dan pers."

Baca juga: Twitter Tutup Sementara Akun Anggota Dewan Amerika Serikat

"Pemerintah Bangladesh telah secara agresif menerapkan Undang-Undang Keamanan Digital, yang menyebabkan puluhan penangkapan atas komentar kritis terhadap penanganan pandemi oleh pemerintah, termasuk menggunakan tindakan tersebut terhadap profesional akademik untuk pertama kalinya," kata Price kepada wartawan.

"Kami mendesak pemerintah Bangladesh untuk melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat, termasuk anggota pers, dan memastikan jaminan pengadilan yang adil bagi semua orang yang telah ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Digital," lanjutnya.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berjanji berbicara tentang hak asasi manusia termasuk kebebasan media sebagai bagian dari upaya menghentikan apa yang banyak ditakuti adalah kemunduran demokrasi di seluruh dunia.

Pada Mei lalu, polisi Bangladesh menangkap salah satu jurnalis terbaik negara itu, Rozina Islam, seorang jurnalis investigasi untuk surat kabar Prothom Alo karena menulis cerita pedas tentang tanggapan terhadap covid-19. Dia dituduh mencuri dokumen Kementerian Kesehatan.

Ratusan orang telah ditahan sejak pemerintah memberlakukan Undang-Undang Keamanan Digital pada 2018. (AFP/OL-1)

Baca Juga

AFP/Alberto Pizzoli

Paus Fransiskus Kecam Serangan di Norwegia, Afghanistan dan Inggris

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 22:04 WIB
Paus Fransiskus pada Minggu (17/10) mengecam serangan yang baru saja terjadi di Norwegia, Afghanistan dan...
AFP/Dean Kassim

Brunei Catat Angka Tertinggi Kasus Harian Covid-19

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 20:43 WIB
Brunei mencatat angka tertinggi kasus harian covid-19, yakni 504 kasus, pada Minggu (17/10), sehingga totalnya menjadi 10.860...
AFP/Yuri Kadobnov

Rekor Baru Kasus Harian Covid-19 Rusia, Tembus 34.303

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 17 Oktober 2021, 19:01 WIB
Rusia melaporkan rekor 34.303 kasus harian covid-19 sejak awal pandemi, menurut data Satgas covid-19 pemerintah pada Minggu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya