Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL, Minggu (11/7), mengatakan akan menghukum Palestina untuk praktik membayar militan yang melancarkan serangan ke wilayah Israel dengan membekukan uang pajak yang mereka kumpulkan atas nama Otoritas Palestina (PA).
Jumlah uang yang ditahan Israel disebut sebanding dengan jumlah uang yang dibayarkan PA kepada militan dan keluarga mereka.
Langkah yang disetujui oleh kabinet pimpinan Perdana Menteri Naftali Bennet diperkirakan akan memicu krisis di dalam tubuh PA, yang pernah menggugat aksi serupa Israel di masa lalu.
Baca juga: Keamanan Afganistan Rapuh, WNI Diimbau kembali ke Tanah Air
Kabinet Israel mengaku mendapatkan informasi bahwa PA membayarkan uang sebesar 597 juta shekels (US$183 juta) sebagai bentuk dukungan tidak langsung bagi aksi terorisme pada 2020 dalam bentuk bayaran kepada 'teroris dan keluarga mereka'.
"Dana sebesar itu akan dibekukan setiap bulannya dari bayaran yang diberikan Israel kepada Otoritas Palestina," ungkap kabinet Israel dalam sebuah pernyataan resmi,
Israel mengumpulkan dana sekitar US$190 juta per bulan dalam bentuk bea untuk produk yang dilepas ke pasar Palestina yang masuk melalui pelabuhan Israel. Merka kemudian mengirimkan uang itu kepada Otoritas Palestina.
Pada Februari 2019, Israel mulai menahan sekitar US$10 juta per bulan dengan alasan jumlah itu sama dengan yang dibayarkan PA kepada keluarga Palestina yang dipenjara karena menyerang Israel.
Pemotongan dana itu memicu krisis antara Israel dan PA dengan kelompok Palestina itu menolak menerima dana dari Israel selama delapan bulan.
Israel beralasan pemberian dana dari PA itu memicu semakin gencarnya serangan terhadap Israel. Adapun PA mengatakan dana itu merupakan sokongan bagi keluarga yang kehilangan pemberi nafkah mereka. (AFP/OL-1)
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA pemimpin Kristen senior di Jerusalem, Palestina, memperingatkan campur tangan pihak luar yang mengancam masa depan Kekristenan di Tanah Suci, khususnya Zionisme Kristen.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
DEWAN Perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut dirinya sebagai badan penjaga perdamaian internasional baru dan keanggotaan tetap tidak akan murah.
PEMERINTAHAN AS meminta negara-negara yang menginginkan tempat tetap di Dewan Perdamaian Gaza untuk menyumbang setidaknya US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (14/1) bahwa ia diberi tahu bahwa pembunuhan para demonstran di Iran telah dihentikan.
KELOMPOK perjuangan kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan kesiapannya untuk memulai dialog nasional dengan seluruh faksi Palestina, termasuk Otoritas Palestina (PA).
TIGA dekade, lima presiden AS serta banyak diplomat datang dan pergi sejak Tony Blair pertama kali menangani konflik Israel-Palestina sebagai perdana menteri baru Inggris pada 1997.
AS menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat PLO serta Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menandatangani dekret yang membentuk komite penyusun konstitusi sementara sebagai langkah awal transisi menuju status negara penuh.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PM Otoritas Palestina Mohammad Mustafa tegaskan Hamas serahkan kendali Jalur Gaza dan senjata kepada Otoritas Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved