Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), pada Rabu, mengutuk dengan keras pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise.
Dalam sebuah pernyataan, anggota dewan menyatakan belasungkawa mereka kepada keluarga Moise dan kepada orang-orang Haiti, dan mendesak untuk segera mengadili para pelaku kejahatan yang keji itu.
Anggota dewan membuat seruan tegas pada semua pemangku kepentingan politik di Haiti untuk menahan diri dari segala tindakan kekerasan dan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Baca juga: Mantan Presiden Afsel Menyerahkan Diri untuk Jalani Hukuman Penjara
Mereka juga meminta semua pihak untuk tetap tenang, menahan diri dan menghindari tindakan apa pun yang dapat berkontribusi pada ketidakstabilan lebih lanjut, dan menyatakan dukungan mereka untuk dilakukannya dialog.
Anggota DK PBB menegaskan tekad mereka untuk memantau situasi yang sedang berlangsung di Haiti dan menegaskan kembali pentingnya untuk menghormati supremasi hukum, dan untuk memastikan keamanan semua orang dan operasi PBB. Mereka menyatakan solidaritas mereka yang berkelanjutan dengan orang-orang Haiti. (Xinhua/OL-4)
Pemerintahan Trump akan mencabut status hukum lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang dilindungi program pembebasan bersyarat era Biden.
Pemerintah Tiongkok sudah mengevakuasi 51 warga negaranya dari Haiti setelah situasi keamanan di negara itu terus memburuk.
Dalam periode 8 Maret dan 27 Maret, sebanyak 53.125 orang telah meninggalkan Port-au-Prince, ibu kota Haiti karena peningkatan kekerasan geng bersenjata.
Pejabat PBB melaporkan kemajuan geng-geng di Port-au-Prince, Haiti, sementara negosiasi pembentukan pemerintahan transisi terhambat.
Operasi polisi di Port-au-Prince, Haiti, berhasil mengatasi geng 'Barbecue' yang dikenal, dengan menyita senjata api dan membersihkan blokade jalan.
Seorang pejabat AS juga mengatakan Henry telah mengonfirmasi pengunduran dirinya melalui percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
SERANGAN Hamas terhadap Israel, 7 Oktober 2023, membangkitkan simpati internasional, khususnya sekutu Israel, terhadap pemerintahan esktrem kanan Israel.
PEMERINTAH Gaza menuduh Israel sengaja menciptakan kekacauan untuk menghambat penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Menyusul langkah Prancis dan Inggris, Kanada juga akan mengumumkan pengakuan Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PM Kanada Mark Carney mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina pada September mendatang.
Inggris berencana mengakui Negara Palestina paling cepat pada September.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved