Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAHAN Trump akan mengakhiri status hukum bagi lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela di Amerika Serikat yang sebelumnya dilindungi di bawah beberapa program pembebasan bersyarat era Biden, menurut sebuah pemberitahuan yang dipublikasikan oleh pemerintah federal.
Migran yang termasuk dalam program tersebut telah diberitahu untuk meninggalkan negara itu sebelum 24 April. Di mana 30 hari setelah pemberitahuan ini diterbitkan dalam federal register.
Pada Januari, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengisyaratkan rencana untuk menghentikan program pembebasan bersyarat yang memungkinkan migran tertentu untuk tinggal dan bekerja sementara di AS.
Dalam sebuah pernyataan, DHS menuduh pemerintahan Biden menyalahgunakan pembebasan bersyarat kemanusiaan dengan memperluasnya ke berbagai kewarganegaraan.
“Pemerintahan Biden-Harris telah menyalahgunakan program pembebasan bersyarat kemanusiaan dengan secara sembarangan mengizinkan 1,5 juta migran masuk ke negara kita. Semua ini dihentikan pada hari pertama pemerintahan Trump. Tindakan ini akan mengembalikan program pembebasan bersyarat kemanusiaan ke tujuan aslinya, yaitu mengevaluasi migran berdasarkan kasus per kasus,” demikian pernyataan tersebut. (CNN/Z-2)
Status hukum Alex perlu dipastikan sebelum masa pimpinan KPK yang tinggal 2 bulan lagi habis.
Sebanyak 38 warga Honduras tiba di Bandara Internasional Ramón Villeda Morales, bagian dari program dideportasi secara sukarela.
Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan deportasi mandiri yang memberi migran jalur untuk kembali ke AS jika mereka memenuhi syarat.
Jaksa Agung Libia mengungkapkan penemuan kuburan massal di gurun tenggara negara tersebut, dengan setidaknya 28 jasad migran yang ditemukan.
AS akan memberlakukan larangan perjalanan dan segera mencabut visa AS yang diberikan kepada pejabat Kolombia serta semua sekutu dan pendukungnya.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengakui pihaknya telah membentuk tim sebagai upaya mengantisipasi kebijakan deportasi massal imigran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved