Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
POLDA Metro jaya didesak segera menentukan status hukum Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex diperiksa dalam kasus pertemuan dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
"Dengan diperiksanya Alexander Marwata, maka ini menjadi momentum bagi Polda Metro Jaya untuk menentukan statusnya seperti apa secara cepat," kata Anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10).
Mantan pegawai KPK ini mengapresiasi pemeriksaan Alexander Marwata oleh Polda Metro Jaya, hari ini. Apalagi, Alex mengakui memang bertemu dengan Eko Darmanto sebelum pemeriksaan dilakukan.
Menurut Yudi, Polda Metro tentu akan menentukan tempus delicti atau waktu kejadian peristiwa pertemuan tersebut. Khususnya, memastikan apakah pertemuan itu terjadi saat nama Eko Darmanto sudah ramai diperbincangkan dipublik dalam kasus gratifikasi atau belum.
"Termasuk menelusuri alat bukti dari kesaksian orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut, maupun barang bukti berupa CCTV pertemuan, serta diperkuat dengan keterangan ahli," ujar Yudi.
Yudi menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pimpinan KPK dilarang bertemu pihak berperkara. Pertemuan dengan orang berperkara merupakan tindak pidana.
Maka itu, Polda Metro Jaya diminta segera menentukan status hukum Alexander Marwata. Menurut Yudi, status hukum Alex perlu dipastikan sebelum masa pimpinan KPK yang tinggal 2 bulan lagi habis.
"Bagi Alexander Marwata selaku wakil ketua KPK adalah keniscayaan agar tidak menjadi beban KPK. Sebab jika Alex menjadi tersangka sesuai ketentuan dia akan non aktif atau diberhentikan sementara," pungkasnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memenuhi panggilan kepolisian terkait pemeriksaan kasus pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sekaligus terpidana kasus korupsi. Alex datang mengenakan busana batik bernuansa merah muda saat tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Alex mengaku tidak melakukan persiapan khusus dan tidak menyertakan bukti dalam memberikan keterangan kepada penyidik. Mantan Hakim Pengadilan Adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu mengakui bertemu dengan Eko.
"Terkait pertemuan saya dengan Eko, saya secara terbuka mengakui bahwa 6 bulan yang lalu benar saya bertemu beliau. Fakta yang ada di KPK seperti itu,” kata dia di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).
Alex mulai menjalani pemeriksaan pukul 09.00 WIB dan keluar pukul 18.04 WIB. Dia dicecar 24 pertanyaan selama 9 jam. Hasil pemeriksaan tidak dibebeberkan, namun status Alex masih saksi. (J-2)
Penilangan manual masih diterapkan dalam pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, menjelaskan bahwa operasi Patuh Jaya 2025 menyasar empat aspek utama, yaitu: pengendara, kendaraan, lokasi, dan kegiatan masyarakat.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Proses hukum juga menjadi cerminan bagaimana setiap pihak menyampaikan keyakinannya kepada publik, bukan hanya soal materi perkara semata.
Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2025 selama 14 hari, mulai hari ini, Senin 14 Juli hingga 27 Juli 2025. Terdapat 14 jenis pelanggaran yang menjadi target sasaran.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto meminta jajarannya untuk tidak memberikan toleransi terhadap pengguna kendaraan yang menggunakan pelat nomor palsu dalam Operasi Patuh Jaya 2025.
Pemerintahan Trump akan mencabut status hukum lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang dilindungi program pembebasan bersyarat era Biden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved