PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mulai mengusik dan membidik presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi dengan mengungkap sejumlah isu.
'Negeri Paman Sam' melakukan tekanan terhadap Raisi yang dikenal sebagai ulama dan pejabat dari kelompok garis keras Iran.
AS, pada Senin (21/6), berjanji akan meminta pertanggungjawaban Presiden Iran yang baru-baru ini terpilih Ebrahim Raeisi atas potensi pelanggaran hak asasi manusia di bawah pengawasannya, ketika negosiasi tidak langsung berlanjut mengenai program nuklir Teheran.
Juru Bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan Presiden Joe Biden tidak memiliki rencana untuk duduk bersama presiden terpilih di tengah kemajuan yang berkelanjutan untuk mengembalikan Iran dan AS agar sepenuhnya mematuhi kesepakatan nuklir 2015 yang dibuat oleh kekuatan dunia dengan Republik Islam itu.
"Kami sangat mendesak pemerintah Iran, terlepas dari siapa yang berkuasa, untuk membebaskan tahanan politik, meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua warga Iran," kata Psaki.
"Karena kita berada di tengah-tengah diskusi ini setelah putaran keenam, sifat dan urutan yang tepat dari langkah-langkah terkait sanksi ini di Amerika Serikat yang perlu diambil untuk mencapai pengembalian bersama untuk mematuhi JCPOA adalah subjek pembicaraan dan diskusi," katanya.
"Kami tentu memahami seperti yang telah kami lihat di putaran terakhir dari negosiasi ini bahwa akan ada berbagai retorika untuk mengatasi kebutuhan politik di dalam negeri," ucapnya.
Pada Senin (21/6) sebelumnya, Iran mengatakan kesepakatan untuk menghidupkan kembali pakta itu berada dalam jangkauan dengan teks yang disepakati.
"Bukan tidak mungkin putaran pembicaraan berikutnya di Wina akan menjadi yang terakhir," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Habibzadeh.
"Kami telah mencapai teks yang jelas tentang semua masalah. Yang tersisa hanyalah semua pihak untuk membuat keputusan politik," ucapnya.
Pembicaraan putaran keenam antara Iran dan kekuatan dunia di Wina berakhir pada hari Minggu, ketika para delegasi kembali ke ibu kota masing-masing untuk konsultasi dan keputusan akhir.
Mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik Washington dari perjanjian nuklir dengan Iran pada tahun 2018, dan melanjutkan untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran yang dicabut berdasarkan perjanjian itu. (AA/Nur/OL-09)
