UNI Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 10 pejabat junta Myanmar dan dua konglomerat yang terkait dengan militer atas kudeta serta tindakan keras berdarah terhadap pengunjuk rasa, Senin (19/4).
"Rezim militer terus melakukan kekerasan dan mengarahkan negara ke jalan buntu. Itulah sebabnya kami meningkatkan tekanan untuk membawa militer ke meja perundingan," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas setelah pembicaraan virtual dengan rekan-rekan Uni Eropa.
"Selain daftar individu, dua konglomerat ekonomi yang dikaitkan dengan militer juga terkena dampaknya," tambahnya.
Diplomat Eropa mengungkapkan dua perusahaan yang terkena pembekuan aset dan larangan visa adalah Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) yang mendominasi sektor-sektor termasuk perdagangan, alkohol, rokok, dan barang-barang konsumen.
Para pejabat yang menjadi sasaran sebagian besar adalah anggota Dewan Administrasi Negara yang berkuasa yang dianggap bertanggung jawab merusak demokrasi di Myanmar.
Langkah-langkah yang akan mulai berlaku ketika diterbitkan di jurnal resmi Uni Eropa, dilakukan setelah blok tersebut menghantam junta Min Aung Hlaing dan 10 pejabat senior lainnya dengan sanksi atas perebutan kekuasaan 1 Februari dan penindasan berdarah terhadap protes pada bulan lalu.
Baca juga: Uni Eropa Tuding Rusia dan Tiongkok Hambat PBB Atas Kudeta Myanmar
Negara Barat berusaha untuk meningkatkan tekanan pada kepemimpinan baru Myanmar dengan menargetkan pembuat uang utama mereka.
Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi pada MEC dan MEHL, dan Washington juga telah memukul perusahaan permata negara Myanmar.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang memicu pemberontakan besar-besaran. Militer telah meningkatkan upayanya untuk menghancurkan perbedaan pendapat dalam demonstrasi massa, dengan sedikitnya 737 warga sipil tewas dan pers semakin diserang.(Straitstimes/OL-5)
