Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AMERIKA Serikat (AS), Jumat (9/4), mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan cepat soal Myanmar dengan mengeluarkan resolusi yang menekan junta militer di negara Asia Tenggar itu untuk memulihkan demokrasi.
"Militer Myanmar harus merasakan akibat dari tindakan mengerikan mereka. Stabilitas dan kesejahteraan kawasan sangat tergantung dari tindakan cepat DK PBB," ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di pertemuan DK PBB.
"Militer Myanmar terus mengabaikan seruan kita yang berarti ujian bagi Dewan Keamanan."
Baca juga: Militer Myanmar Klaim Aksi Protes Anti-Kudeta Mereda
"Apakah DK PBB akan berselisih soal bahasa adalah masalah lain dalam upaya menyelamatkan nyawa warga Burma," imbuhnya menggunakan nama lama Myanmar.
Estonia, anggota tidak permanen DK PBB, mengatakan badna itu harus segera menyusun resolusi yang mencakup sanksi untuk Myanmar, termasuk embargo senjata.
"DK PBB adalah satu-satunya entitas di dunia yang memiliki kekuatan untuk melindungi negara di dunia dan memiliki peralatan untuk mengatasi situasi mengerikan ini," ujar Duta Besar Estonia untuk PBB Sven Jurgenson.
Rusia dan Tiongkok memiliki hak veto dan secara tradisional menolak menjatuhkan sanksi untuk Myanmar dengan alasan akan menciptakan kestidakstabilan di kawasan.
Militer Myanmar, 1 Februari lalu, menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan sejak itu menekan dengan kekerasan demonstrasi prodemokrasi. PBB menyebut lebih dari 600 orang tewas sejak kudeta itu. (AFP/OL-1)
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Perselisihan yang telah berlangsung lama antara Thailand dan Kamboja mengenai Kuil Preah Vihear mengalami peningkatan signifikan.
Indonesia mengeluarkan kecaman keras terhadap serangan militer Israel yang menghantam Gereja Keluarga Kudus di Gaza pada Kamis (17/7).
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved