AMERIKA Serikat (AS), Jumat (9/4), mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan cepat soal Myanmar dengan mengeluarkan resolusi yang menekan junta militer di negara Asia Tenggar itu untuk memulihkan demokrasi.
"Militer Myanmar harus merasakan akibat dari tindakan mengerikan mereka. Stabilitas dan kesejahteraan kawasan sangat tergantung dari tindakan cepat DK PBB," ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield di pertemuan DK PBB.
"Militer Myanmar terus mengabaikan seruan kita yang berarti ujian bagi Dewan Keamanan."
Baca juga: Militer Myanmar Klaim Aksi Protes Anti-Kudeta Mereda
"Apakah DK PBB akan berselisih soal bahasa adalah masalah lain dalam upaya menyelamatkan nyawa warga Burma," imbuhnya menggunakan nama lama Myanmar.
Estonia, anggota tidak permanen DK PBB, mengatakan badna itu harus segera menyusun resolusi yang mencakup sanksi untuk Myanmar, termasuk embargo senjata.
"DK PBB adalah satu-satunya entitas di dunia yang memiliki kekuatan untuk melindungi negara di dunia dan memiliki peralatan untuk mengatasi situasi mengerikan ini," ujar Duta Besar Estonia untuk PBB Sven Jurgenson.
Rusia dan Tiongkok memiliki hak veto dan secara tradisional menolak menjatuhkan sanksi untuk Myanmar dengan alasan akan menciptakan kestidakstabilan di kawasan.
Militer Myanmar, 1 Februari lalu, menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi dan sejak itu menekan dengan kekerasan demonstrasi prodemokrasi. PBB menyebut lebih dari 600 orang tewas sejak kudeta itu. (AFP/OL-1)
