Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
UTUSAN khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, Rabu (31/3), mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah mengatasi krisis yang terjadi di negara Asia Tenggara itu sembari memperingatkan risiko terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah saat junta militer menanggapi dengan keras demonstrasi prodemokrasi.
Lebih dari 520 orang telah tewas dalam aksi demonstrasi harian sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, 1 Februari lalu.
Baca juga: AS Perintahkan Para Diplomatnya Tinggalkan Myanmar
"Saya meminta dewan untuk melakukan segala hal untuk mengambil keputusan kolektif agar warga Myanmar mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mencegah bencana multidimensi di negara itu," ujar Burgener dalam sidang tertutup di DK PBB.
Meski terbuka untuk berdialog dengan junta militer, Burgener mengatakan, jika menunggu, banjir darah akan terjadi di Myanmar. (AFP/OL-1)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB dan Rusia menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Serangan Rusia di Bogodukhiv, Ukraina, tewaskan 4 warga sipil termasuk 3 balita. Tragedi ini terjadi di tengah upaya negosiasi damai di Abu Dhabi.
Program undian ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Para delegasi SMA Labschool Jakarta berkunjung dan diterima oleh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo di kantor KBRI Indonesia di Washington DC.
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved