Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
UTUSAN khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, Rabu (31/3), mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah mengatasi krisis yang terjadi di negara Asia Tenggara itu sembari memperingatkan risiko terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah saat junta militer menanggapi dengan keras demonstrasi prodemokrasi.
Lebih dari 520 orang telah tewas dalam aksi demonstrasi harian sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, 1 Februari lalu.
Baca juga: AS Perintahkan Para Diplomatnya Tinggalkan Myanmar
"Saya meminta dewan untuk melakukan segala hal untuk mengambil keputusan kolektif agar warga Myanmar mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mencegah bencana multidimensi di negara itu," ujar Burgener dalam sidang tertutup di DK PBB.
Meski terbuka untuk berdialog dengan junta militer, Burgener mengatakan, jika menunggu, banjir darah akan terjadi di Myanmar. (AFP/OL-1)
Seluruh negara di dunia diminta untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
KEPALA Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza yang terus dilanda kekerasan.
Pemerintah Rusia mengecam Israel yang menyerang Iran, Jumat (13/6).
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengecam serangan rezim Zionis ke sejumlah lokasi, termasuk kawasan permukiman di Tehran.
YAYASAN Kemanusiaan Gaza (GHF) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyalurkan bantuan pada Rabu (4/6).
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved