Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Selasa (30/3), memerintahkan diplomat nonesensial untuk segera meninggalkan Myanmar seiring meningkatnya kekerasan yang menewaskan ratusan demonstran sejak kudeta militer, 1 Februari lalu.
Aksi demonstrasi digelar setiap hari di berbagai penjuru Myanmar. Demonstran yang menuntut pemulihan pemerintahan terpilih dan pembebasan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dihadapi dengan gas air mata, peluru karet, dan peluru tajam oleh militer negara Asia Tenggara itu.
"Militer Burma telah menahan dan menggulingkan pemerintah terpilih. Aksi protes dan demonstrasi terus terjadi terhadap pemerintah dan kemungkinan akan berlanjut," ujar Departemen Luar Negeri AS menggunakan nama lama Myanmar, Burma.
Baca juga: ASEAN Perlu Bergerak Tuntaskan Krisis di Myanmar
Pada pertengahan Februari, Departemen Luar Negeri AS mengizinkan diplonat nonesensial dan keluarga mereka untuk meninggalkan Myanmar. Perintah itu kini diperbaharui.
Saat ini, jumlah korban tewas dalam aksi demonstrasi menentang kudeta di Myanmar telah melampaui 520 orang sehingga memicu kecaman dari berbagai penjuru dunia.
"Departemen Luar Negeri mengambil keputusan agar para diplomat meninggalkan Burma karena keselamatan dan keamanan pegawai pemerintah AS serta warga AS lainnya adalah prioritas," imbuh departemen itu.
AS, Inggris, dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi sebagai tanggapan atas kudeta di Myanmar. Namun, sejauh ini, tekanan diplomasi tidak menggoyahkan sikap junta militer Myanmar. (AFP/OL-1)
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved