Tiongkok Geram Atas Sanksi Barat Terkait Warga Uighur

TIONGKOK, pada Selasa (23/3), geram setelah negara-negara barat menjatuhkan sanksi atas tindakan kerasnya terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

Kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lain telah ditahan di kamp-kamp di wilayah barat laut. Tiongkok juga dituduh melakukan sterilisasi pada perempuan secara paksa dan melakukan kerja paksa.

Tiongkok membantah keras tuduhan tersebut dan mengatakan program pelatihan serta skema kerja dan pendidikan yang lebih baik telah membantu memberantas ekstremisme di wilayah tersebut.

Pada Senin, UE, Inggris, dan Kanada memasukkan empat mantan pejabat dan pejabat saat ini ke dalam daftar hitam di wilayah Xinjiang. Washington--yang telah memberikan sanksi kepada dua pejabat tersebut pada Juli 2020--menambahkan dua pejabat lain ke dalam daftar tersebut.

Beijing segera membalas dengan mengumumkan larangan masuk kepada 10 orang Eropa, termasuk lima anggota Parlemen Eropa serta dua badan Uni Eropa dan dua lembaga pemikir.

Kemudian Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Geng memanggil kepala delegasi Uni Eropa untuk Tiongkok. "Sanksi Uni Eropa terhadap Tiongkok berdasarkan kebohongan dan informasi palsu terkait Xinjiang, tidak konsisten dengan fakta, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak masuk akal," kata kementerian luar negeri setelah pertemuan tersebut.

"Tiongkok mendesak pihak Eropa untuk menyadari keseriusan kesalahannya, memperbaikinya, dan menghentikan konfrontasi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar pada hubungan Tiongkok-UE," jelasnya. (AFP/OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari