Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Presiden AS Joe Biden, pada Selasa (9/3), menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran dengan menargetkan dua interogator atas tuduhan pelecehan terhadap tahanan.
Berbeda dengan hukuman besar-besaran terhadap ekonomi Iran oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, sanksi tersebut ditargetkan pada dua pejabat tinggi yang bersama dengan keluarga dekat mereka akan dilarang mengunjungi Amerika Serikat.
Departemen Luar Negeri mengatakan Ali Hemmatian dan Masoud Safdari, yang tergabung dalam Korps Pengawal Revolusi Islam, terlibat dalam penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap tahanan politik selama protes 2019-2020.
"Kami akan terus mempertimbangkan semua alat yang tepat untuk membebankan biaya pada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Iran," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Blinken mengatakan Amerika Serikat akan menuntut pemerintah Iran untuk memperlakukan rakyatnya dengan hormat dan bermartabat.
Baca juga: AS Harap Iran Terlibat dalam Diplomasi Terkait Nuklir
Langkah itu dilakukan ketika Iran mengupayakan pencabutan sanksi yang dijatuhkan oleh Trump, termasuk upaya untuk memblokir semua ekspor minyaknya, sebelum kembali ke kepatuhan penuh pada perjanjian denuklirisasi 2015.
Biden mendukung kembalinya diplomasi dengan Iran, tetapi juga bersikeras akan menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas - termasuk dengan sekutu AS seperti Arab Saudi.
Blinken, pada Selasa, juga mendesak Iran untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang peringatan 14 tahun hilangnya Bob Levinson, mantan agen FBI. Levinson menghilang pada tahun 2007 di pulau Kish di Iran.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Iran untuk memberikan jawaban yang dapat dipercaya atas apa yang terjadi pada Bob Levinson dan segera serta dengan aman membebaskan semua warga AS yang ditahan secara tidak adil di Iran," ucap Blinken.(AFP/OL-5)
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menegaskan penolakan terhadap hukuman mati dengan menempatkan isu tersebut dalam kerangka hak hidup.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Pasukan Israel tangkap 100 lebih warga Palestina sejak awal Ramadan di Tepi Barat. Penangkapan diwarnai kekerasan, sabotase rumah, dan penyitaan aset warga sipil.
Rancangan Perpres pelibatan TNI dalam terorisme inkonstitusional dan berisiko langgar HAM.
WASHINGTON pada Selasa (6/1) memperingati lima tahun penyerbuan massa ke Gedung Capitol AS.
Instalasi Presidential Walk of Fame di Gedung Putih menuai sorotan. Trump pasang plakat bernada tajam, sebut Joe Biden presiden terburuk AS.
AMERIKA Serikat (AS) menyetujui rencana penjualan senjata senilai US$11 miliar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei, kemarin.
Departemen Luar Negeri AS kembali mewajibkan penggunaan Times New Roman ukuran 14 poin, membatalkan aturan penggunaan Calibri era Biden.
Pemerintahan Donald Trump memulai proses wawancara ulang terhadap pengungsi yang masuk ke AS di era Biden.
SEJUMLAH perusahaan besar AS, termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved