Duta Besar Myanmar untuk PBB Dipecat

DUTA Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun dipecat pada Sabtu (27/2). Sehari sebelumnya, dia sempat mendesak PBB untuk mengunakan segala cara yang diperlukan guna menghentikan kudeta militer di negaranya.

Kyaw Moe Tun memberi tahu Majelis Umum PBB bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Aung San Suu Kyi.

"Kita membutuhkan tindakan lebih lanjut sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer," katanya pada Jumat (26/2).

Penyiar negara Myanmar MRTV mengatakan duta besar telah mengkhianati negara dan berbicara untuk organisasi tidak resmi yang tidak mewakili negara serta menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab seorang duta besar.

Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengatakan kewalahan dengan tindakan berani duta besar.

“Sudah waktunya bagi dunia untuk menjawab seruan berani itu dengan tindakan," tuturnya di Twitter.

Utusan Tiongkok tidak mengkritik kudeta tersebut dan mengatakan situasi saat ini adalah urusan internal Myanmar. Pun menyebut Beijing mendukung upaya diplomatik oleh negara-negara Asia Tenggara untuk menemukan solusi.

Para jenderal Myanmar secara tradisional mengabaikan tekanan diplomatik. Woodside Petroleum Ltd Australia menghentikan kehadirannya di Myanmar karena kekhawatiran tentang pelanggaran hak dan kekerasan.

Tony Cheng dari Al Jazeera, melaporkan dari Bangkok, mengatakan keluarga Kyaw Moe Tun di Myanmar dilaporkan tetap tenang.

"Saya telah berbicara dengan beberapa sumber di Yangon hari ini yang mengatakan keluarga besar tetap tenang. Mereka tampaknya tidak menjadi sasaran," kata Cheng.

“Kami tahu militer Myanmar memiliki sejarah menggunakan keluarga di luar negeri untuk menargetkan orang-orang yang ingin mereka pengaruhi,” tambahnya.

Baca juga: Pegawai Negeri Myanmar Tolak Bekerja untuk Junta Militer

Langkah militer untuk memecat duta besar bisa menjadi awal dari proses panjang di PBB.

“Militer mengatakan telah memecatnya. Apakah itu berarti dia bukan lagi duta besar di sini, di New York? Tidak sepenuhnya jelas pada tahap ini,” lapor James Bays dari Al Jazeera.

“Ini bisa berlarut-larut, dengan asumsi duta besar ingin tinggal di Amerika Serikat dan kami berasumsi dia tidak ingin kembali ke Myanmar karena kemungkinan pembalasan terhadapnya,” tukasnya.

“Jika dia mengatakan akan tinggal dan masih merupakan perwakilan sah dari pemerintah yang sebenarnya di Myanmar, yang para pemimpinnya saat ini di penjara, maka itu akan menuju ke prosedur rumit di Majelis Umum PBB yang disebut komite kredensial, yang memiliki sembilan anggota di dalamnya,” ungkapnya.

Bays menyebut saat ini AS, Rusia, dan Tiongkok termasuk dalam komite kredensial. Mereka harus memutuskan apa yang harus dilakukan.

Kudeta yang menghentikan kemajuan Myanmar menuju demokrasi telah membawa ratusan ribu pengunjuk rasa ke jalan dan menuai kecaman dari negara-negara Barat, dengan beberapa menjatuhkan sanksi terbatas.

Polisi mengerahkan pasukan di kota-kota besar dan kecil sejak Sabtu (27/2) pagi untuk membasmi protes.

Polisi dan tentara mengerahkan peluru karet, gas air mata dan granat kejut. Pun memukuli pengunjuk rasa di lokasi protes utama di Yangon pada Sabtu, termasuk di dekat pusat kota Sule Pagoda, Myaynigone di kotapraja Sanchaung, dan Hledan di kotapraja Kamayut.

Di pusat kota Yangon, polisi menyerang pengunjuk rasa tak bersenjata sekitar tengah hari waktu setempat. Ketika pengunjuk rasa berkumpul kembali, polisi mulai menggunakan taktik yang semakin kejam.

Polisi mengerahkan granat kejut yang meledak di dekat sekelompok warga sipil dan menangkap satu orang. Aparat keamanan mengacungkan tongkat ke arah wartawan yang berusaha mendekati dan mendokumentasikan penangkapan tersebut.

“Orang-orang memprotes dengan damai tetapi mereka mengancam kami dengan senjata,” kata aktivis pemuda Shar Yamone.

"Kami berjuang untuk mengakhiri penindasan militer yang telah berlangsung dari generasi ke generasi," pungkasnya.(Aljazeera/OL-5)