Jumat 26 Februari 2021, 14:25 WIB

Pegawai Negeri Myanmar Tolak Bekerja untuk Junta Militer

Nur Aivanni | Internasional
Pegawai Negeri Myanmar Tolak Bekerja untuk Junta Militer

AFP/Sai Aung Main
Rakyat Myanmar menolak kudeta yang dilakukan junta militer, Kamis (25/2) unjuk rasa siang malam.

 

Rumah sakit umum sepi, kantor pemerintah dibiarkan gelap dan kereta tidak beroperasi.

Terlepas dari risiko bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka, banyak pegawai negeri Myanmar menolak bekerja untuk junta militer, ketika gerakan pembangkangan sipil yang sedang tumbuh berupaya menggagalkan para jenderal dengan melumpuhkan birokrasi.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Tapi jika kita pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen universitas negeri yang meminta untuk menggunakan nama samaran, kepada AFP pada Senin, ketika kota-kota terhenti oleh adanya aksi mogok kerja terbesar.

Dalam tiga minggu sejak kudeta, Thida menolak untuk mengajar kelasnya yang dilakukan secara daring. Dia bergabung dengan aksi mogok kerja nasional yang dilakukan oleh petugas medis, banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan.

Dari ibu kota hingga pelabuhan di tepi laut, penghentian pekerjaan di sektor swasta telah merusak kantor dan pabrik serta memaksa banyak cabang bank tutup.

Namun, peningkatan jumlah pegawai negeri dalam perlawanan lah yang membuat junta terguncang. Tanpa mereka, mereka tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, menguji populasi untuk covid-19 atau hanya untuk menjaga agar negara tetap berjalan. Momok krisis keuangan pun membayang-bayangi.

Masih belum jelas berapa banyak dari sekitar satu juta pekerja sektor publik yang berpartisipasi.

Satu survei crowdsourced menemukan anggota dari 24 kementerian pemerintah sekarang terlibat, sementara pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan aksi mogok kerja.

Hampir sepertiga dari rumah sakit negara tidak lagi berfungsi, kata pemimpin kudeta Min Aung Hlaing pekan ini.

Mencela kegagalan profesional medis untuk memenuhi tugas mereka, dia mengisyaratkan bahwa dokter dan guru yang bekerja akan segera menerima hadiah uang tunai, menurut pernyataan yang dilaporkan oleh media pemerintah, Selasa (23/2).

Seorang dokter mengatakan kepada AFP bahwa adanya kekurangan staf, itu berarti rumah sakit harus menolak pasien baru. Tim perlindungan medis telah dibentuk untuk memberikan perawatan darurat kepada para pengunjuk rasa yang tertembak peluru karet dan peluru tajam.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Kembali Putus Koneksi Internet

Sebagai tanda keresahan para jenderal yang semakin meningkat, media resmi telah mencetak seruan hampir setiap hari bagi pegawai negeri untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukum.

"Semua pegawai negeri dari kementerian yang berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil mendapatkan tekanan," kata staf Myanmar Economic Bank.

Min Ko Naing, seorang pemimpin pemberontakan pro-demokrasi 1988, mendesak pegawai pemerintah untuk melanjutkan aksi mogok kerja mereka. Lewat Facebook, ia mengatakan bahwa itu adalah faktor terpenting dalam upaya untuk menjatuhkan rezim. (AFP/OL-13)

Baca Juga: Kuat Aroma Uang Suap Bansos Mengalir ke PDIP

Baca Juga: Sekjen PBB Ajak Dunia Pastikan Kudeta di Myanmar Gagal

Baca Juga

AFP/Handout / BLUE ORIGIN

Blue Origin akan Bangun Stasiun Luar Angkasa Sendiri

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 09:56 WIB
Orbital Reef akan terbang pada ketinggian 500 km, sedikit di atas ISS, dengan penduduk yang mengalami 32 matahari terbit dan terbenam dalam...
AFP

Facebook Laporkan Kenaikan Laba saat Kontroversi Facebook Papers

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 09:46 WIB
FACEBOOK melaporkan laba yang lebih tinggi, di tengah kontroversi dokumen Facebook Papers yang menyebutkan Facebook menempatkan keuntuangan...
AFP/Ed JONES

Pemadam Kebakaran New York Tolak Kewajiban Vaksinasi Covid-19

👤Basuki Eka Purnama 🕔Selasa 26 Oktober 2021, 09:33 WIB
Wali Kota New York Bull de Blasio, pekan lalu, mengumumkan seluruh pegawai pemerintag, termasuk polisi dan pemadam kebakaran, harus sudah...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Bongkar Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Para anggota sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya