Pegawai Negeri Myanmar Tolak Bekerja untuk Junta Militer

Rumah sakit umum sepi, kantor pemerintah dibiarkan gelap dan kereta tidak beroperasi.

Terlepas dari risiko bagi kehidupan dan mata pencaharian mereka, banyak pegawai negeri Myanmar menolak bekerja untuk junta militer, ketika gerakan pembangkangan sipil yang sedang tumbuh berupaya menggagalkan para jenderal dengan melumpuhkan birokrasi.

"Militer perlu membuktikan bahwa mereka dapat mengelola negara dengan baik sebagai pemerintah. Tapi jika kita pegawai negeri tidak bekerja, rencana mereka untuk mengambil alih kekuasaan akan gagal," kata Thida, seorang dosen universitas negeri yang meminta untuk menggunakan nama samaran, kepada AFP pada Senin, ketika kota-kota terhenti oleh adanya aksi mogok kerja terbesar.

Dalam tiga minggu sejak kudeta, Thida menolak untuk mengajar kelasnya yang dilakukan secara daring. Dia bergabung dengan aksi mogok kerja nasional yang dilakukan oleh petugas medis, banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan.

Dari ibu kota hingga pelabuhan di tepi laut, penghentian pekerjaan di sektor swasta telah merusak kantor dan pabrik serta memaksa banyak cabang bank tutup.

Namun, peningkatan jumlah pegawai negeri dalam perlawanan lah yang membuat junta terguncang. Tanpa mereka, mereka tidak dapat memungut pajak, mengirimkan tagihan listrik, menguji populasi untuk covid-19 atau hanya untuk menjaga agar negara tetap berjalan. Momok krisis keuangan pun membayang-bayangi.

Masih belum jelas berapa banyak dari sekitar satu juta pekerja sektor publik yang berpartisipasi.

Satu survei crowdsourced menemukan anggota dari 24 kementerian pemerintah sekarang terlibat, sementara pelapor khusus PBB untuk Myanmar memperkirakan tiga perempat pegawai negeri melakukan aksi mogok kerja.

Hampir sepertiga dari rumah sakit negara tidak lagi berfungsi, kata pemimpin kudeta Min Aung Hlaing pekan ini.

Mencela kegagalan profesional medis untuk memenuhi tugas mereka, dia mengisyaratkan bahwa dokter dan guru yang bekerja akan segera menerima hadiah uang tunai, menurut pernyataan yang dilaporkan oleh media pemerintah, Selasa (23/2).

Seorang dokter mengatakan kepada AFP bahwa adanya kekurangan staf, itu berarti rumah sakit harus menolak pasien baru. Tim perlindungan medis telah dibentuk untuk memberikan perawatan darurat kepada para pengunjuk rasa yang tertembak peluru karet dan peluru tajam.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Kembali Putus Koneksi Internet

Sebagai tanda keresahan para jenderal yang semakin meningkat, media resmi telah mencetak seruan hampir setiap hari bagi pegawai negeri untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukum.

"Semua pegawai negeri dari kementerian yang berpartisipasi dalam gerakan pembangkangan sipil mendapatkan tekanan," kata staf Myanmar Economic Bank.

Min Ko Naing, seorang pemimpin pemberontakan pro-demokrasi 1988, mendesak pegawai pemerintah untuk melanjutkan aksi mogok kerja mereka. Lewat Facebook, ia mengatakan bahwa itu adalah faktor terpenting dalam upaya untuk menjatuhkan rezim. (AFP/OL-13)

Baca Juga: Kuat Aroma Uang Suap Bansos Mengalir ke PDIP

Baca Juga: Sekjen PBB Ajak Dunia Pastikan Kudeta di Myanmar Gagal