SERANGAN udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap fasilitas milisi sokongan Iran di Suriah pada Jumat (26/2) disebut mendorong aksi terorisme di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Shamkhani.
Pemerintah AS menyebut serangan udara yang dilakukan dengan menyasar kelompok paramiliter Kataib Hezbollah (KH) di perbatasan Suriah-Iran itu merupakan respons atas serangan roket yang menarget AS di Irak.
"Langkah terbaru Amerika itu memperkuat dan memperluas aktivitas teroris Daesh (yang ingin membentuk Negara Islam) di kawasan," ujar Shamkhani, dalam pidatonya ketika mengunjungi Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein, Sabtu (26/2).
"Serangan terhadap pasukan perlawanan anti teroris adalah babak baru dari terorisme yang terorganisasi," kata Shamkhani, dikutip dari Nour News.
Shamkhani mengatakan pula pihaknya akan melakukan konfrontasi terhadap rencana AS untuk membangkitkan terorisme di kawasan. Namun tidak memaparkan lebih jauh mengenai hal itu.
Fuad Hussein, dalam kunjungan kedua ke Iran dalam sebulan belakangan, juga akan bertemu Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.
Hussein berada di Iran untuk membahas pembangunan kawasan, termasuk cara-cara untuk menyeimbangkan relasi serta menghindari ketegangan dengan para pejabat Iran, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Irak.
Sementara itu, kelompok milisi Irak yang disokong Iran tersebut mengatakan serangan AS menewaskan satu orang kombatan dan melukai empat orang lainnya.
AS sendiri menyebut pemerintahan Presiden Joe Biden ingin menunjukkan sikap tegas namun juga berupaya menghindari ketegangan regional.
Serangan udara AS menarget fasilitas milik kelompok milisi yang berada di Suriah bagian Timur, perbatasan Suriah-Irak, area pengendalian penyeberangan senjata, personel, dan juga barang-barang.
Para petinggi Barat dan sejumlah pejabat Irak menuduh kelompok milisi itu terlibat dalam serangan roket mematikan terhadap fasilitas dan personel AS di Irak pada bulan lalu.
AS dan Iran sama-sama mencari pengaruh dalam ketegangan yang meningkat di kawasan, khususnya setelah AS, di bawah Presiden Donald Trump, hengkang dari Perjanjian Nuklir Iran pada 2018--tiga tahun setelah penandatanganannya. (OL-8)
