Biden Jatuhkan Sanksi kepada Militer Myanmar

PRESIDEN AS Joe Biden mengumumkan sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar dan menuntut mereka untuk melepaskan kekuasaan. Hal itu disampaikan setelah puluhan ribu orang turun ke jalan di kota terbesar di negara Asia Tenggara itu selama lima hari berturut-turut yang menuntut kembalinya demokrasi.

Biden mengatakan pemerintahannya memutus akses para jenderal Myanmar ke dana sebesar US$1 miliar di AS dan akan segera mengungkap sanksi baru.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang sekarang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint," kata Biden.

"Militer harus melepaskan kekuasaan," imbuhnya.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat," ungkapnya.

Biden mengatakan pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi tersebut pekan ini.

Dia menegaskan, AS tidak akan membatasi bantuan ke Myanmar yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.

Hukum AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.

Pernyataan Biden tersebut muncul setelah Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell memperingatkan blok tersebut dapat menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar.(AFP/OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari