UE Pertimbangkan Sanksi terhadap Militer Myanmar atas Kudeta

KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan blok tersebut dapat memberlakukan sanksi baru pada militer Myanmar atas perebutan kekuasaannya, tetapi memperingatkan hukuman apapun tidak boleh menimpa penduduk.

"Kami saat ini sedang meninjau semua opsi kami," kata Borrell kepada anggota parlemen di Parlemen Eropa, Selasa (9/2).

Borrell mengatakan salah satu jalan yang terbuka untuk blok itu adalah sanksi tambahan yang ditargetkan pada individu dan bisnis yang dimiliki oleh militer.

UE sudah memiliki embargo senjata terhadap Myanmar dan telah memberlakukan pembekuan aset dan larangan visa pada 14 pejabat atas tindakan keras berdarah terhadap Rohingya di negara itu.

Pekan lalu, militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung Sun Suu Kyi dalam kudeta yang menuai kecaman dari dunia internasional.

Borrell mengatakan UE juga dapat meninjau bantuan pembangunan ke Myanmar atau membatasi hubungan perdagangan dengan negara di Asia Tenggara itu.

Tetapi mantan menteri Spanyol itu bersikeras blok itu harus menghindari tindakan tergesa-gesa yang dapat berdampak buruk pada bagian paling rentan dari populasi tersebut.

Dia mengatakan menteri luar negeri dari 27 negara UE akan membahas langkah selanjutnya dalam pertemuan pada 22 Februari.

"Kami akan memastikan tidak melakukan apapun untuk melegitimasi tindakan militer, sambil berusaha mempertahankan dukungan kepada rakyat Myanmar," ungkapnya.(AFP/OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari