Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SEPANJANG 2020 pasukan keamanan Israel melakukan pembunuhan keji dengan menembak mati setidaknya 27 warga Palestina di Israel dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Beberapa di antara korban ialah anak di bawah umur.
"Selama 2020, pasukan keamanan Israel membunuh 27 warga Palestina, tujuh di antaranya anak di bawah umur, satu di Jalur Gaza, 23 di Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan tiga di dalam Israel," kata kelompok hak asasi Israel B'Tselem pada Senin (4/1).
Setidaknya dalam 11 dari 16 pembunuhan yang diinvestigasi oleh B'Tselem di Tepi Barat yang diduduki, Palestina tidak menimbulkan ancaman bagi nyawa pasukan atau orang lain pada saat mereka ditembak.
Beberapa contoh yang disoroti dalam laporan itu, di antaranya pembunuhan Iyad Hallaq, seorang pria autis Palestina berusia 32 tahun. Korban bersekolah dan bekerja di sekolah untuk orang-orang berkebutuhan khusus di Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki.
Pada saat itu, petugas Israel mengatakan mereka curiga Hallaq membawa senjata dan mulai mengejarnya ketika dia panik dan mulai berlari. Ayah Hallaq memberi tahu Al Jazeera pada Juni 2020 bahwa putranya memiliki kapasitas mental seperti anak berusia delapan tahun dan tidak memahami realitas berbahaya kehidupan di bawah pendudukan.
"Selama bertahun-tahun, Israel telah menerapkan kebijakan tembakan terbuka yang sembrono dan melanggar hukum di Tepi Barat. Kebijakan ini sepenuhnya didukung oleh pemerintah, militer dan pengadilan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hasil mematikan yang dapat diprediksi," kata B’Tselem.
Dalam peristiwa yang jarang terjadi, anggota pasukan Israel didakwa membunuh warga Palestina. Tapi dakwaan dan hukuman tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang diperbuat.
Selama 2020, di tengah pandemi virus korona, otoritas Israel juga menghancurkan setidaknya 729 bangunan Palestina, termasuk rumah dan bangunan nonperumahan. Kelompok itu mengatakan, lebih banyak orang Palestina kehilangan rumah mereka di Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun kemarin dibanding tahun-tahun sebelumnya sejak 2016.
"Secara total, Israel menghancurkan 273 rumah pada 2020, meninggalkan 1.006 warga Palestina yang 519 di antara mereka di bawah umur, kehilangan tempat tinggal," kata B’Tselem.
"Pada 2020, Israel juga menghancurkan 456 bangunan nonperumahan dan fasilitas infrastruktur. Ini termasuk infrastruktur kemanusiaan seperti tangki air dan pipa atau jaringan listrik,” ungkapnya.
Kelompok itu mengatakan, mereka mendokumentasikan 248 serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat tahun lalu. Serangan tersebut berkisar dari serangan fisik hingga menargetkan petani atau properti mereka, yang tidak dapat terjadi tanpa dukungan menyeluruh dari negara. (Al Jazeera/OL-14)
Rencana Israel akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari selatan sehingga membatasi pergerakan serta akses warga Palestina.
MENTERI Luar Negeri Suriah bertemu dengan delegasi Israel di Paris, Prancis. Pertemuan bertujuan membahas deeskalasi dan situasi di Provinsi Sweida yang mayoritas penduduknya Druze.
Israel menyetujui pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat.
Ketegangan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Barat semakin memanas menjelang rencana pengakuan negara Palestina bulan depan.
PEMERINTAH Israel menegaskan kembali bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, harus mencakup pembebasan seluruh sandera.
SEORANG pejabat tinggi Israel terjerat skandal hukum di Amerika Serikat (AS) setelah ditangkap dalam operasi penyamaran terkait dugaan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia Zahir Yahya mengatakan dukungan untuk Palestina merupakan amanat moral dan spiritual bersama.
Pengaturan penyelidikan dalam RUU KUHAP nyaris menyerupai upaya paksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Pakar Sebut RUU KUHAP Harus Hargai Nilai HAM
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved