Resolusi PBB terkait ABK Punya Makna Penting bagi RI

SECARA konsensus, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan resolusi yang diusung Indonesia. Dalam hal ini terkait kerja sama antarnegara dalam melindungi pelaut di masa pandemi covid-19.

Judul resolusi tersebut ialah International Cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the Covid-19 to support global supply chains. Resolusi PBB yang digagas Indonesia, mendapat sponsor dari 71 negara anggota PBB. Termasuk, Australia, Jerman, Amerika Serikat (AS) dan Rusia.

"Ini resolusi pertama Sidang Majelis Umum PBB terkait pelaut dan pengelolaan arus barang secara global. Terobosan ini memiliki makna penting bagi Indonesia," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers virtual, Kamis (3/12).

Baca juga: Indonesia Desak Dewan HAM PBB Usut Dugaan Eksploitasi ABK

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi makna penting. Pertama, Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar. Kedua, banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang berprofesi sebagai pelaut. Ketiga, arti penting global supply chains untuk pemulihan ekonomi global.

"Saat ini, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar yang memiliki tenaga pelaut di dunia, setelah Tiongkok dan Filipina," imbuh Retno.

Berdasarkan data UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), ada sekitar 2 juta pelaut di dunia yang bekerja pada 980.000 kapal komersial. Ribuan kapal mengangkut lebih dari 11 miliar ton produk perdagangan global.

Lebih lanjut, Retno menyebut beberapa hal penting yang diangkat dalam resolusi tersebut. Seperti, menetapkan pelaut sebagai pekerja sektor penting. Kemudian, meminta pemerintah dan berbagai stakeholders terkait untuk memastikan protokol keselamatan bagi pelaut.

Baca juga: PMI di Malaysia Kerap Disiksa, Menlu: Selesaikan MoU Perlindungan

Itu termasukpergantian kru, fasilitasi perjalanan, repatriasi dan akses terhadap layanan kesehatan. "Upaya yang dilakukan di PBB adalah bagian langkah strategis Indonesia untuk melindungi para anak buah kapal (ABK) kita," pungkas Retno

Upaya diplomasi bukan hanya memastikan perlindungan ABK WNI di kapal, namun juga dari norma internasional. "Selain melindungi yang sedang bekerja, kita juga mencetak sebuah norm-setting internasional mengenai pelindungan ABK di PBB," terangnya.

Selain perlindungan ABK, inisiatif Indonesia di PBB juga sejalan dengan upaya meningkatkan perdagangan internasional dan kelancaran transportasi laut. Khususnya, untuk menggerakkan roda perekonomian yang tertekan pandemi covid-19.(OL-11)