Catatan HAM AS Jadi Sasaran Tembak di PBB

PERWAKILAN pemerintah Amerika Serikat (AS) di PBB, Senin (9/11), harus menjawab serangkaian kritik terkait kekerasan yang dilakukan polisi, ketegangan antarras, dan perlakuan tehadap imigran yang terjadi di 'Negeri Paman Sam' itu.

Sekitar perwakilan 120 negara ambil bagian dalam debat publik yang digelar secara virtual itu untuk membahas catatan HAM AS yang berujung pada daftar panjang rekomendasi bagi Washington.

Sejumlah pejabat AS angkat bicara untuk membela catatan HAM negara itu.

"Komitmen kami pada HAM berasal dari komitmen politik dan moral yang kuat sehingga berujung pada akuntabilitas dan transparansi," tegas Duta Besar AS untuk PBB Andrew Bremberg yang memimpin delegasi AS dalam debat publik itu.

Baca juga: Trump Pecat Menteri Pertahanan Mark Esper

Dalam debat publik bertajuk Universal Periodic Review--yang harus dijalani masing-masing dari 193 negara anggota PBB setiap empat atau lima tahun--hal yang paling menjadi sorotan adalah kekerasan polisi terhadap warga Afrika Amerika dan kelompok minoritas lainnya serta tanggapan polisi terhadap para demonstran.

Washington juga dikritik terkait kebijakan pemerintahan Donald Trump dalam menghadapi imigran, terutama pemisahan ribuan anak-anak dari orangtua mereka di perbatasan.

Dalam debat publik itu juga muncul seruan agar AS membatalkan keputusan mereka pada 2018 untuk mundur dari Dewan HAM PBB, menghentikan sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional, dan bekerja sama untuk menghapuskan hukuman mati.

Hanya ada sedikit yang menyinggung mengenai Pilpres AS yang digelar pekan lalu. Namun, sejumlah negara, termasuk Jerman, Yunani, dan Rusia, meminta Washington memastikan hak warga negara untuk memilih terjamin.

Pengamat menyebut hasil debat publik itu bisa mengirimkan pesan penting bagi AS.

"Pesannya sangat jelas," ujar Kepala divisi HAM Serikat Kebebasan Sipil Amerika Jamil Dakwar.

"Pemerintahan Biden harus memprioritaskan menjalankan kembali aturan HAM internasional serta segera menghapus kebijakan-kebijakan Presiden Trump yang tidak sesuai dengan HAM," lanjutnya. (AFP/OL-1)