Jumat 30 Oktober 2020, 10:56 WIB

Tiongkok Sebut AS Adalah Provokator Perang Dingin Baru

mediaindonesia.com | Internasional
Tiongkok Sebut AS Adalah Provokator Perang Dingin Baru

HANDOUT / INDONESIAN PRESIDENTIAL PALACE /AFP
Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Bogor, Kamis (29/10/2020)

 

DI tengah kunjungannya ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo telah melakukan serangan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok, telah memprovokasi hubungan Tiongkok-Indonesia, serta telah mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. Tiongkok menentang keras hal ini. Tindakan dan pernyataan keliru Pompeo belakangan ini telah semakin menyingkapkan intensi buruk AS, sekaligus menggarisbawahi adanya problem serius di dalam internal AS sendiri.

Hal itu dikemukakan oleh Dubes Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian dalam pernyataan tertulis diterima mediaindonesia.com, Jumat (30/10). Dalam pernyataannya, Beijing menganggap AS adalah provokator perang dingin baru. Menurutnya Partai Komunis Tiongkok bisa menjadi pemandu rakyat Tiongkok karena memang pilihan rakyat dan secara historis, Tiongkok melangkah pada jalur yang sesuai dengan kondisi nasional Tiongkok sendiri.

"Tiongkok berkomitmen untuk membangun kerja sama bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Tiongkok juga berkomitmen untuk tidak mengekspor ideologinya ataupun mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun AS justru meluncurkan apa yang disebut Perang Dingin Baru, memprovokasi pertentangan ideologi, dan membangkitkan revolusi berwarna di berbagai belahan dunia. AS juga secara brutal mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, bahkan tidak segan menggunakan perang dan mendatangkan malapetaka bagi dunia," kecamnya.

Beijing menilai AS adalah penyebar super virus politik. Tiongkok berpegang pada prinsip rakyat dan keselamatan jiwa adalah prioritas utama" dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan pandemi Covid-19 yang ilmiah dan efektif, dengan cara yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Tiongkok juga gencar menggalang kerja sama internasional untuk menangani pandemi, serta aktif membangun komunitas kesehatan umat manusia. 

Sementara itu, para politisi AS menjalankan kebijakan kepentingan politik sendiri adalah prioritas utama, telah meremehkan pandemi dan mengabaikan sains. Ssehingga mengakibatkan penyebaran wabah yang lepas kendali dan mendatangkan penderitaan bagi rakyat tidak berdosa. AS sedang menyebarkan virus politik, menimpakan kesalahan kepada pihak lain, menyerang WHO tanpa alasan yang rasional, dan bahkan keluar dari keanggotaan WHO. Tindakan AS ini telah mengganggu kerja sama global untuk menangani pandemi.

AS adalah penghambat bagi kerja sama dan keterbukaan dunia. Inisiatif  Belt and Road" yang diprakarsai Tiongkok bertujuan untuk mewujudkan keuntungan bagi semua pihak, dengan berlandaskan pada prinsip konsultasi bersama, pembangunan bersama, dan berbagi manfaat bersam", keterbukaan, inklusivitas, dan transparansi. 

"Inisiatif ini telah mendapat tanggapan dan dukungan dari seratus lebih negara dan organisasi internasional. Banyak proyek dalam insiatif ini, misalnya Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, telah membawa manfaat nyata bagi negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia," kata Xiao Qian.


Sebaliknya, pemerintah AS menjalankan prinsip America First, melakukan proteksionisme perdagangan dan perundungan perdagangan, serta membelokkan rantai industri global. AS juga menggunakan kebijakan perdagangan unilateral untuk menekan negara-negara tertentu. Aksi AS ini telah mengganggu sistem perdagangan multilateral dan tatanan ekonomi internasional, telah menghambat perkembangan normal negara-negara di dunia, serta telah menghalangi upaya menggalang kerja sama dan keterbukaan global.

"AS adalah negara peretas terbesar di dunia. Tiongkok telah mengajukan Inisiatif Keamanan Data Global demi keamanan jaringan internet dunia. Huawei, ZTE, dan berbagai perusahaan Tiongkok lainnya sudah melakukan kontribusi nyata bagi perkembangan infrastruktur telekomunikasi global," tegasnya. 

Sebaliknya AS, demi melindungi hegemoni teknologi dan kepentingan monopolinya sendiri, telah menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan Tiongkok secara sewenang-wenang. Dinas intelijen AS sejak lama telah melakukan penyadapan yang membabi-buta dan ilegal terhadap pemerintah, bisnis, maupun individu dari negara-negara lain, termasuk dari negara-negara sekutu mereka sendiri. 

"Tindakan ini telah mendatangkan ancaman besar bagi keamanan nasional di berbagai negara. Aksi AS yang ibaratnya maling teriak maling ini adalah sesuatu yang konyol," ujarnya.

Tiongkok juga menuding AS adalah pencipta penderitaan bagi dunia Muslim. Konstitusi Tiongkok melindungi kebebasan beragama segenap warganya, juga hak-hak sah dari semua etnik minoritas. Hak asasi rakyat semua etnik di Xinjiang sepenuhnya terjamin. Tiongkok adalah sahabat tulus bagi dunia Muslim, yang senantiasa teguh mendukung perjuangan adil rakyat Palestina. 

"Sebaliknya, pemerintah AS justru menerbitkan "Muslim Ban" (larangan bagi Muslim untuk masuk AS), mengabaikan hak dan kepentingan legal Palestina dalam konflik dengan Israel, membangkitkan revolusi berwarna di sejumlah negara Muslim, meluncurkan perang proksi. Bahkan melakukan serangan langsung terhadap negara lain tanpa alasan valid. Semua ini mendatangkan instabilitas, konflik, perpecahan, dan penderitaan berkepanjangan bagi dunia Muslim," kata Xiao Qian.

Tiongkok menganggap AS adalah faktor paling berbahaya bagi perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok Selatan merupakan rumah bersama bagi negara-negara di kawasan. Tiongkok telah bekerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, mendorong kerja sama dan perkembangan, serta menyelesaikan pertikaian dengan sebaik-baiknya melalui konsultasi dan negosiasi bersahabat. 

Sedangkan AS, demi kepentingan hegemoni maritimnya, justru tidak pernah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), tetapi malah bertingkah sebagai pembela UNCLOS. 

"Demi kepentingan geopolitiknya, AS juga terus-menerus memprovokasi konflik, memamerkan kekuatan militer, dan menciptakan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Ini adalah pendorong terbesar bagi militerisasi Laut Tiongkok Selatan, dan merupakan faktor paling berbahaya yang menghancurkan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan," sebutnya.

baca juga: Hikmahanto: Kunjungan Pompeo untuk Beri Pesan ke Tiongkok

AS adalah perusak kerja sama regional. Strategi Indo-Pasifik yang dicetuskan AS penuh nuansa konfrontasi militer dan mentalitas Perang Dingin. Strategi ini berupaya membangun sesuatu yang disebut sebagai sebuah NATO baru versi kawasan Indo-Pasifik, yang akan dipimpin oleh AS sendiri. Langkah ini bertentangan dengan semangat kerja sama yang saling menguntungkan di Asia Timur, menyerang posisi sentral dan kepemimpinan ASEAN dalam urusan regional, sekaligus merusak momentum positif kerja sama Asia Timur yang telah berlangsung sekian lama. Langkah yang membalikkan sejarah ini merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Roda sejarah terus berputar, tren sejarah terus bergulung. Perdamaian dan kemajuan dunia adalah kecenderungan yang tidak mungkin diputar mundur kembali. Sejumlah politisi AS harus menghentikan kebijakan keliru yang bermusuhan terhadap Tiongkok. 

"Mereka juga harus berhenti memprovokasi dan mengintervensi hubungan kerja sama bersahabat antara Tiongkok dengan negara-negara lain di kawasan, berhenti mengganggu perdamaian dan stabilitas regional, serta berhenti menginjak-injak keadilan internasional. Kalau tidak, semua upaya mereka itu hanya akan berakhir dengan kegagalan total," pungkasnya. (OL-3)
 

Baca Juga

AFP/Ahmad Gharabli

Israel Hancurkan Tangga Bersejarah Masjid Al-Aqsa

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 03 Desember 2020, 23:03 WIB
Pemerintah pendudukan Israel di Yerusalem tidak mengomentari pembongkaran...
AFP/Karim Sahib

Uni Emirat Arab Luncurkan Visa Turis untuk Warga Israel

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 03 Desember 2020, 22:43 WIB
Langkah tersebut termasuk sementara sampai kesepakatan pembebasan visa bersama...
AFP/Cristian Hernandez

Menlu Iran Desak Biden Akhiri Perilaku Nakal Amerika

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 03 Desember 2020, 22:34 WIB
Ketegangan lama AS-Iran selama puluhan tahun meningkat setelah Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir pada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya