Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Indonesia Joko Widodo menggunakan pidato pertamanya di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (23/9) untuk memperingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian global dapat dihancurkan jika persaingan geo-politik terus meningkat.
"Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Tidak ada gunanya merayakan kemenangan di antara reruntuhan. Tidak ada gunanya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang sedang tenggelam," kata Jokowi, Rabu (23/9).
Baca juga: Anwar Ibrahim Klaim Didukung Parlemen untuk Bentuk Pemerintahan
Komentarnya muncul saat ketegangan antara AS dan Tiongkok meningkat, termasuk di Laut China Selatan. Beijing mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut China Selatan. Namun, Washington dan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan mengutip ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB menolak klaim tersebut.
Awal bulan ini, pemerintah Indonesia melakukan protes ketika kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki perairan Natuna. Insiden tersebut adalah yang terbaru dari beberapa serangan Tiongkok pada tahun lalu.
"Prinsip Piagam PBB dan hukum internasional seringkali diabaikan, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah," kata Jokowi kepada PBB.
Jokowi mengatakan pandemi virus korona adalah masa persatuan global. Sehingga, kerja sama untuk memerangi pandemi menjadi kunci kekuatan global di masa sulit ini.
"Apa yang kami lihat, sebaliknya, adalah salah satu divisi yang dalam dan persaingan yang berkembang," katanya.
"Jika perpecahan dan persaingan terus berlanjut, maka saya khawatir pilar stabilitas dan perdamaian berkelanjutan akan runtuh atau bahkan (dihancurkan)."
Bahaya ketegangan AS-Tiongkok juga diangkat oleh presiden Filipina Rodrigo Duterte. Filipina memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok di Laut China Selatan.
"Mengingat ukuran dan kekuatan militer para pesaing, kami hanya bisa membayangkan dan terkejut dengan korban jiwa yang mengerikan dan harta benda yang akan ditimbulkan jika 'perang kata' memburuk menjadi perang senjata nuklir dan rudal yang sebenarnya," ungkapnya kepada sidang umum PBB.
Ketegangan AS-Tiongkok telah menjadi topik penting dalam Sidang Umum PBB tahun ini yang menandai hari jadinya ke-75. Kedua negara terlibat dalam berbagai perselisihan serius mulai dari masalah perdagangan, pandemi hingga sengketa Laut China Selatan.(van/CNA)
Presiden Prabowo terima Menteri Keamanan Tiongkok Chen Yi Xin di Istana Negara. Bahas penguatan kerja sama keamanan dan intelijen BIN-MSS demi stabilitas kawasan.
Ilmuwan Tiongkok menemukan waktu paling aman bagi manusia untuk beraktivitas di Bulan. Dengan suhu ekstrem dan radiasi tinggi, pemilihan waktu jadi kunci bertahan hidup.
Masa pensiun ISS mendekat pada 2030, namun stasiun ruang angkasa komersial penggantinya belum siap. AS hadapi risiko keamanan nasional dan persaingan ketat dengan Tiongkok.
Beijing dengan tegas menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.
Dalam konflik yang terjadi selama Ramadan, Iran disebut memperoleh dukungan dari kedua negara tersebut, meskipun Beijing menyatakan sikap netral.
Komandan Shenzhou 21, Zhang Lu, baru saja mengukir sejarah sebagai astronaut Tiongkok dengan aktivitas luar kendaraan (EVA) terbanyak. Simak detail misinya!
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved