AS Siapkan Sanksi Bagi Jutaan Anggota Partai Komunis Tiongkok

Amerika Serikat (AS) tengah mempertimbangkan pembatasan perjalanan terhadap anggota Partai Komunis Tiongkok. Mengingat, perselisihan antara AS dan Tiongkok semakin dalam.

Tepatnya setelah Presiden AS Donald Trump menggulirkan sanksi lebih lanjut. Tiongkok pun tidak tinggal diam dan siap membalas.

Diketahui, ada rancangan pernyataan kepresidenan untuk mencabut visa bagi anggota Partai Komunis Tiongkok dan keluarga. Pemerintah AS sudah mengusulkan 92 juta anggota partai.

Baca juga: Dinilai Lakukan Provokasi, Tiongkok Ancam Oposisi Hong Kong

Larangan itu mirip dengan larangan perjalanan pada 2017 untuk negara mayoritas Muslim. Presiden memiliki kuasa untuk mencegah warga negara asing masuk ke Negeri Paman Sam. Terutama yang dianggap merugikan kepentingan AS.

Ketegangan antara kedua negara terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Keamanan Hong Kong oleh Beijing dinilai AS sebagai kebijakan kontroversial.

Begitu pula dengan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei, yang dianggap ancaman oleh pemerintah AS. Pada Rabu (15/7) waktu setempat, Trump menyebut tidak akan menyampingkan sanksi tambahan bagi pejabat Tiongkok. Langkah itu bertujuan menghukum Beijing atas UU Keamanan Hong Kong.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pemerintah segera menerapkan pembatasan visa bagi anggota perusahaan teknologi Tiongkok, termasuk Huawei.

Baca juga: Akibat Pandemi, Kemiskinan Global Bisa Capai 120 Juta Orang

Sebelumnya, Tiongkok memanggil Duta Besar AS, Terry Branstad. Dalam kesempatan itu, Tiongkok menyatakan tindakan AS sebagai gangguan besar dalam urusan internal Negeri Tirai Bambu.

"Tiongkok akan melakukan tindakan balasan yang diperlukan untuk tindakan salah dari AS. Termasuk sanksi terhadap entitas dan individu AS," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

Kantor penghubung Tiongkok di Hong Kong menilai keterlibatan AS sebagai upaya yang tidak masuk akal. Sebab, tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menghentikan tekad Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatannya, termasuk di Hong Kong.(Guardian/NewYorkTimes/GlobalTimes/OL-11)