Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri dan Kementerian Sosial diminta menindaklanjuti penyelamatan 99 orang pengungsi rohingnya oleh warga di Lhoksemauwe, Aceh. Hal ini ditegaskan anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyusul rencana Kemenlu yang akan menyelidiki tindak pidana perdagangan orang lintas negara.
Willy mendukung upaya Kemenlu menyelidiki pidana perdagangan orang yang melibatkan korban warga Rohingnya, Myanmar. Menurutnya langkah penyelidikan yang digagas kemenlu harus dilakukan serius bersama aparat penegakan hukum lainnya.
“Kita tahu apa yang terjadi di Myanmar dengan warga Rohingnya ini. Bisa jadi keputusan melarikan diri atau mengungsi ini justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Keputusasaan satu pihak bisa jadi lahan bisnis pihak lain. Ini yang harus diselidiki,” papar Willy, kepada Media Indonesia, Sabtu (27/6).
Dia menegaskan selain soal penyelidikan kemungkinan TPPO, pemerintah Indonesia juga perlu menangani masalah sosial yang mungkin terjadi. Hal ini menurutnya penting untuk segera di tangani.
“Ada masalah sosial yang harus ditanganani. Kebutuhan pokok mereka, tempat tinggal, kemanan dan kebersihan juga harus disiapkan. Kemensos harus turun tangan, kalau perlu inisiasi kerja sama dengan badan-badan internasional, segera lakukan. Jangan sampai orang-orang Rohingnya ini terbengkalai,” paparnya.
Baca juga : Inggris akan Cabut Aturan Karantina untuk Pendatang
Politisi Partai NasDem ini menegaskan penanganan masalah sosial dan hukum harus berjalan beriringan. Keduanya harus dilaksanakan secara komprehensif. Diplomasi luar negeri, penanganan pengungsi dan penegakan hukum internasional mutlak harus di inisiasi oleh Kemenlu.
“Sebagai bagian dari anggota organisasi internasional, Kemenlu perlu menginisiasi kerja sama dalam penanganan masalah Rohingnya yang sudah sekian lama berlangsung. Kali ini kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk menegaskan arah kebijakan diplomasi yang dibawa. Konsekuensi atas masuknya 99 orang Rohingnya ini tentu bukan sekedar tempat yang harus tersedia, ada kebutuhan yang juga harus di biayai. Ini tentu harus ditanggulangi Indonesia,” ucapnya.
Willy mendesak kerja sama kementerian terkait dalam menangani kemungkinan masalah yang muncul. Dia bahkan meminta kepolisian dan TNI untuk turut serta memperhatikan kedatangan pengungsi Rohingnya.
“Ini butuh kerja sama semua kementerian terkait selain kemenlu, ada bidang kemensos, bahkan TNI dan Polri yang harus ambil peran. Semua harus turun tangan bahu membahu,” pungkasnya. (OL-7)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved