Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri dan Kementerian Sosial diminta menindaklanjuti penyelamatan 99 orang pengungsi rohingnya oleh warga di Lhoksemauwe, Aceh. Hal ini ditegaskan anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyusul rencana Kemenlu yang akan menyelidiki tindak pidana perdagangan orang lintas negara.
Willy mendukung upaya Kemenlu menyelidiki pidana perdagangan orang yang melibatkan korban warga Rohingnya, Myanmar. Menurutnya langkah penyelidikan yang digagas kemenlu harus dilakukan serius bersama aparat penegakan hukum lainnya.
“Kita tahu apa yang terjadi di Myanmar dengan warga Rohingnya ini. Bisa jadi keputusan melarikan diri atau mengungsi ini justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Keputusasaan satu pihak bisa jadi lahan bisnis pihak lain. Ini yang harus diselidiki,” papar Willy, kepada Media Indonesia, Sabtu (27/6).
Dia menegaskan selain soal penyelidikan kemungkinan TPPO, pemerintah Indonesia juga perlu menangani masalah sosial yang mungkin terjadi. Hal ini menurutnya penting untuk segera di tangani.
“Ada masalah sosial yang harus ditanganani. Kebutuhan pokok mereka, tempat tinggal, kemanan dan kebersihan juga harus disiapkan. Kemensos harus turun tangan, kalau perlu inisiasi kerja sama dengan badan-badan internasional, segera lakukan. Jangan sampai orang-orang Rohingnya ini terbengkalai,” paparnya.
Baca juga : Inggris akan Cabut Aturan Karantina untuk Pendatang
Politisi Partai NasDem ini menegaskan penanganan masalah sosial dan hukum harus berjalan beriringan. Keduanya harus dilaksanakan secara komprehensif. Diplomasi luar negeri, penanganan pengungsi dan penegakan hukum internasional mutlak harus di inisiasi oleh Kemenlu.
“Sebagai bagian dari anggota organisasi internasional, Kemenlu perlu menginisiasi kerja sama dalam penanganan masalah Rohingnya yang sudah sekian lama berlangsung. Kali ini kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk menegaskan arah kebijakan diplomasi yang dibawa. Konsekuensi atas masuknya 99 orang Rohingnya ini tentu bukan sekedar tempat yang harus tersedia, ada kebutuhan yang juga harus di biayai. Ini tentu harus ditanggulangi Indonesia,” ucapnya.
Willy mendesak kerja sama kementerian terkait dalam menangani kemungkinan masalah yang muncul. Dia bahkan meminta kepolisian dan TNI untuk turut serta memperhatikan kedatangan pengungsi Rohingnya.
“Ini butuh kerja sama semua kementerian terkait selain kemenlu, ada bidang kemensos, bahkan TNI dan Polri yang harus ambil peran. Semua harus turun tangan bahu membahu,” pungkasnya. (OL-7)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
INDONESIA memeroleh kepercayaan dari komunitas internasional untuk memainkan peran sentral dalam isu hak asasi manusia global.
PEMERINTAH Indonesia tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menanggapi operasi militer yang menyebabkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Kemenlu RI menegaskan bahwa perwakilan Indonesia di Australia terus memantau situasi.
Kemenlu RI belum menerima informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak dalam peristiwa tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved