Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin angkat suara soal upaya pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia mengatakan, pemakzulan presiden ke-45 AS itu didasarkan pada alasan yang dibuat-buat oleh Partai Demokrat yang menguasai DPR AS.
"Masih harus melalui Senat, di mana Partai Republik memiliki kursi mayoritas," ujar Putin, Kamis (19/12).
"Dan agaknya sulit mereka akan mencopot perwakilan partai mereka sendiri dari jabatan presiden, dengan dasar yang sepenuhnya dibuat-buat," tambahnya.
Berbicara saat konferensi pers, Putin menggambarkan peristiwa pemakzulan Trump di DPR AS tak ubahnya sebagai pertarungan politik antara Partai Demokrat dengan Partai Republik yang dipimpin Trump.
"Hanya kelanjutan dari pertarungan politik internal antara Demokrat dan Republik,” tutur Putin.
Putin mengindikasikan bahwa pemakzulan Trump hanya dalih yang digunakan oleh Demokrat untuk memakzulkan Trump setelah gagal memojokkannya atas klaim bahwa pemerintah Rusia campur tangan dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu yang membawa kemenangan untuk Trump.
Baca juga : Sebelum Trump, Tiga Presiden AS Pernah Dimakzulkan
"Demokrat menuduh Trump bersekongkol dengan Rusia, dan kemudian ketahuan bahwa tidak ada persekongkolan seperti itu. Itu tidak bisa menjadi dasar dari pemakzulan. Lalu mereka menciptakan tekanan semacam itu pada Ukraina," terang Putin.
Putin pun tidak mempercayai bahwa dimakzulkannya Trump oleh DPR AS menandakan akhir kepemimpinan Trump sebagai Presiden AS. Hal tersebut tampak saat ia mencela wartawan yang mengajukan pertanyaan kepadanya seolah-olah kepemimpinan Trump telah berakhir.
Pemungutan suara yang digelar di DPR AS pada Rabu (18/12) malam, berhasil mengantongi dukungan mayoritas suara anggota parlemen untuk memasukkan pasal pemakzulan Trump, menjadikannya sebagai presiden ketiga AS yang dimakzulkan dalam sejarah AS.
Trump selanjutnya akan diadili oleh Senat AS yang dikuasai Partai Republik pada persidangan bulan depan.
Trump didakwa atas penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan menghalangi penyelidikan Kongres dalam Skandal Ukraina. Ia dituduh telah membekukan 391 juta dollar AS bantuan militer Ukraina agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersedia memenuhi permintannya yakni menyelidiki Joe Biden, calon pesaing utamanya di Pilpres AS 2020. (AFP/OL-7)
Mengacu terhadap peristiwa di Ukraina pada situasi yang semakin memburuk dalam hubungan antara Rusia dan Barat, menurut Putin, tidak memiliki dasar yang cukup.
Tanker minyak Rusia Altura yang membawa 140.000 ton minyak diserang drone di Laut Hitam. Insiden terjadi di tengah pengetatan sanksi Eropa terhadap armada bayangan.
Intelijen Barat ungkap Rusia kirim drone dan logistik ke Iran.
Laporan intelijen menyebut Rusia mulai mengirim bantuan militer berupa drone hingga logistik ke Iran. Benarkah ini babak baru aliansi mematikan kedua negara?
Rusia disebut menawarkan penghentian bantuan intelijen kepada Iran dengan syarat Amerika Serikat (AS) menghentikan dukungan intelijen kepada Ukraina.
Dalam konflik yang terjadi selama Ramadan, Iran disebut memperoleh dukungan dari kedua negara tersebut, meskipun Beijing menyatakan sikap netral.
PERWAKILAN Demokrat Al Green dari Texas mengatakan ia baru saja mengajukan Pasal-Pasal Pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas dugaan ancaman pembersihan etnis di Gaza.
EKS Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terbang tetap membantah bersalah dalam kasus yang jika terbukti dapat membuatnya dipenjara puluhan tahun.
Otoritas federal AS dan Kepolisian Capitol memperingatkan bahwa orang-orang yang terkait dengan kelompok milisi telah membahas serangan 4 Maret kepada Partai Demokrat.
Pimpinan minoritas Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnell menyampaikan teguran pedas terhadap Donald Trump pada Sabtu (13/2), meskipun memberikan suara membebaskan Trump.
Donald Trump selamat dari persidangan pemakzulan kedua pada Sabtu (13/2). Senat AS membebaskannya atas tuduhan penghasutan penyerangan Gedung Capitol AS.
Tindakan Trump tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin hak untuk kebebasan berbicara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved