Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin angkat suara soal upaya pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ia mengatakan, pemakzulan presiden ke-45 AS itu didasarkan pada alasan yang dibuat-buat oleh Partai Demokrat yang menguasai DPR AS.
"Masih harus melalui Senat, di mana Partai Republik memiliki kursi mayoritas," ujar Putin, Kamis (19/12).
"Dan agaknya sulit mereka akan mencopot perwakilan partai mereka sendiri dari jabatan presiden, dengan dasar yang sepenuhnya dibuat-buat," tambahnya.
Berbicara saat konferensi pers, Putin menggambarkan peristiwa pemakzulan Trump di DPR AS tak ubahnya sebagai pertarungan politik antara Partai Demokrat dengan Partai Republik yang dipimpin Trump.
"Hanya kelanjutan dari pertarungan politik internal antara Demokrat dan Republik,” tutur Putin.
Putin mengindikasikan bahwa pemakzulan Trump hanya dalih yang digunakan oleh Demokrat untuk memakzulkan Trump setelah gagal memojokkannya atas klaim bahwa pemerintah Rusia campur tangan dalam pemilihan presiden AS 2016 lalu yang membawa kemenangan untuk Trump.
Baca juga : Sebelum Trump, Tiga Presiden AS Pernah Dimakzulkan
"Demokrat menuduh Trump bersekongkol dengan Rusia, dan kemudian ketahuan bahwa tidak ada persekongkolan seperti itu. Itu tidak bisa menjadi dasar dari pemakzulan. Lalu mereka menciptakan tekanan semacam itu pada Ukraina," terang Putin.
Putin pun tidak mempercayai bahwa dimakzulkannya Trump oleh DPR AS menandakan akhir kepemimpinan Trump sebagai Presiden AS. Hal tersebut tampak saat ia mencela wartawan yang mengajukan pertanyaan kepadanya seolah-olah kepemimpinan Trump telah berakhir.
Pemungutan suara yang digelar di DPR AS pada Rabu (18/12) malam, berhasil mengantongi dukungan mayoritas suara anggota parlemen untuk memasukkan pasal pemakzulan Trump, menjadikannya sebagai presiden ketiga AS yang dimakzulkan dalam sejarah AS.
Trump selanjutnya akan diadili oleh Senat AS yang dikuasai Partai Republik pada persidangan bulan depan.
Trump didakwa atas penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan menghalangi penyelidikan Kongres dalam Skandal Ukraina. Ia dituduh telah membekukan 391 juta dollar AS bantuan militer Ukraina agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersedia memenuhi permintannya yakni menyelidiki Joe Biden, calon pesaing utamanya di Pilpres AS 2020. (AFP/OL-7)
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk dikerahkan ke wilayah yang tepat.
Gunung Krasheninnikov di Kamchatka, Rusia, meletus untuk pertama kalinya sejak 1550, hanya beberapa hari setelah gempa bumi magnitudo 8,8.
KETEGANGAN antara Amerika Serikat dan Rusia kembali meningkat dipicu oleh saling serang antara Presiden AS Donald Trump dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, di media sosial.
Jerman telah menjadi pemasok bantuan persenjataan terbesar kedua bagi Ukraina setelah Amerika Serikat.
Juru bicara utama Kremlin menegaskan ada atau tidaknya ancaman Trump, perang Rusia melawan Ukraina akan terus berlanjut.
Pemerintah Jepang hingga saat ini masih belum mengakhiri peringatan tsunami imbas gempa Rusia dengan magnitudo 8,8 yang terjadi pada Rabu, 30 Juli 2025.
PERWAKILAN Demokrat Al Green dari Texas mengatakan ia baru saja mengajukan Pasal-Pasal Pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump atas dugaan ancaman pembersihan etnis di Gaza.
EKS Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terbang tetap membantah bersalah dalam kasus yang jika terbukti dapat membuatnya dipenjara puluhan tahun.
Otoritas federal AS dan Kepolisian Capitol memperingatkan bahwa orang-orang yang terkait dengan kelompok milisi telah membahas serangan 4 Maret kepada Partai Demokrat.
Pimpinan minoritas Senat AS dari Partai Republik Mitch McConnell menyampaikan teguran pedas terhadap Donald Trump pada Sabtu (13/2), meskipun memberikan suara membebaskan Trump.
Donald Trump selamat dari persidangan pemakzulan kedua pada Sabtu (13/2). Senat AS membebaskannya atas tuduhan penghasutan penyerangan Gedung Capitol AS.
Tindakan Trump tidak melanggar hukum karena sesuai dengan Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menjamin hak untuk kebebasan berbicara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved