Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Korea Selatan Moon Jae-in mengapresiasi sekaligus meyakini penyelenggaraan Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada tahun depan akan berjalan sukses.
“Indonesia merupakan negara penggagas dari konsep Indo-Pasifik dan akan sukses menjadi tuan rumah,” ucap Presiden Moon ketika mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Westin Chosun Hotel, Busan, seperti dikutip keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (25/11).
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan kembali pentingnya perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal panjang. Presiden Moon menyampaikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap para ABK Indonesia.
Masih terkait ABK, Jokowi menyampaikan apresiasi atas diselematkannya enam orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai ABK di kapal yang tenggelam di wilayah Seogipo, Jeju.
“Di kapal tersebut, terdapat enam orang WNI yang bekerja sebagai ABK. Enam orang WNI ABK tersebut selamat dan saat ini sedang menjalani perawatan kesehatan. Terima kasih atas upaya penyelamatan yang dilakukan otoritas Korea,” ujar Jokowi.
Presiden Moon menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan selalu mengutamakan keselamatan. “Kami berupaya agar ABK dapat bekerja dengan baik,” kata Presiden Moon.
“Sekali lagi saya mohon agar Presiden Moon dapat memberikan perhatian terhadap sistem perlindungan ABK Indonesia ini,” kata Presiden Jokowi.
Di akhir pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mendukung Keketuaan Korea di MIKTA pada 2020.
“Saya harap Korea tetap menjadikan ekonomi kreatif sebagai prioritas MIKTA tahun 2020,” kata Jokowi.
Korea Selatan akan menjadi Ketua MIKTA periode 2020. Presiden Jokowi mengharapkan agar kerjasama MIKTA dapat diintensifkan sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kita.
Setelah menghadiri pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Presiden Kim menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman yaitu deklarasi bersama pada penyelesaian akhir negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Korea, Perjanjian Bebas Visa Bagi Pemegang paspor Diplomatik dan Dinas RI-Republik Korea, dan Kerja Sama Teknik Terkait Pemindahan dan Pengembangan Ibu Kota. (OL-8)
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup. Ia terbukti mendalangi pemberontakan melalui upaya darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Bank Woori Saudara hadirkan WBK Pre-Registration Service untuk mempermudah WNI membuka rekening dan mengakses layanan perbankan di Korea Selatan.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Dua atlet ski lintas alam Korea Selatan didiskualifikasi dari Olimpiade Milan-Cortina setelah peralatan mereka terdeteksi mengandung zat fluor terlarang.
Fokus diskusi mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari AI, Internet of Things (IoT), smart mobility, digitalisasi rantai pasok, hingga pengembangan keterampilan masa depan.
Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Dua rising star generasi muda, Shin Eun Soo dan Yu Seon Ho, dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved