Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH demokrasi terkemuka Aung San Suu Kyi, masuk ke dalam daftar deretan pejabat tinggi Myanmar yang terlibat kejahatan terhadap muslim Rohingya. Untuk pertama kalinya peraih penghargaan Nobel Perdamaian tersebut ikut terseret dalam kasus kejahatan terhadap etnik Rohingya yang diajukan di pengadilan Argentina pada Rabu (13/11).
Etnik Rohingya dan sejumlah kelompok Hak Asasi Manusia Amerika Latin mengajukan gugatan di pengadilan Argentina di bawah prinsip yurisdiksi universal, sebuah konsep hukum yang diabadikan dalam undang-undang banyak negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius oleh komunitas internasional. Di antaranya, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan atau genosida.
"Gugatan ini mencari sanksi pidana terhadap pelaku, kaki tangan, dan pihak yang menutup-nutupi genosida. Kami mengajukannya melalui pengadilan Argentina karena mereka tidak memiliki kemungkinan mengajukan pengaduan pidana di tempat lain," terang pengacara Tomas Ojea kepada AFP, Kamis (14/11).
Gugatan tersebut menuntut para militer dan politikus terkemuka Myanmar, termasuk kepala militer Min Aung Hlaing, karena telah mengancam eksistensi minoritas muslim Rohingya.
"Selama beberapa dekade, pihak berwenang Myanmar telah mencoba untuk memusnahkan kami dengan membatasi kami di rumah, memaksa kami untuk melarikan diri dari negara asal kami, dan membunuh kami," ungkap Presiden Organisasi Rohingya Myanmar untuk Inggris (BROUK), Tun Khin.
Ojea berharap surat perintah penangkapan internasional akan segera dikeluarkan menyusul gugatan yang telah dimasukkannya. Namun, kejahatan genosida tidak secara khusus dimasukkannya dalam gugatan karena tidak ada dalam hukum pidana Argentina.
Pengadilan Argentina telah menangani kasus-kasus yurisdiksi universal lainnya, termasuk kaitannya dengan pemerintahan mantan diktator Francisco Franco di Spanyol dan gerakan Falun Gong di Tiongkok.
Myanmar mendapat tekanan hukum di pengadilan di seluruh dunia karena telah melakukan pengusiran etnik Rohingya selama 2017.
Adapun pada Senin (11/11) lalu, Myanmar juga menghadapi gugatan atas tuduhan genosida terhadap muslim Rohingya yang diajukan Gambia di pengadilan tinggi PBB, di Den Haag, Belanda.
Penyelidik PBB tahun lalu, menganggap tindakan keras yang dilakukan militer Myanmar pada 2017 sebagai genosida. Sekitar 740 ribu minoritas muslim Rohingya harus melewati perbatasan ke kamp-kamp pengungsi Bangladesh akibat diusir Myanmar. (AFP/Uca/I-1)
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa pola tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia semakin berkembang dan kian sulit dideteksi.
Alat pelacak, yang dipasang otoritas narkotika Thailand, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut bergerak ke utara menuju perbatasan Myanmar.
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa penggulingan militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi di Myanmar tak terhindarkan.
Keberadaan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, serta para pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya masih belum diketahui sejak mereka ditangkap pada Senin (1/2) dini hari.
Militer membenarkan perebutan kekuasaannya dengan menuduh ada kecurangan yang meluas dalam pemilihan umum yang diadakan tiga bulan lalu di mana NLD menang telak.
Komite itu menggarisbawahi bahwa Suu Kyi meraih Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 karena perjuangannya yang berani bagi demokrasi di Myanmar.
Presiden AS Joe Biden memperingatkan Myanmar atas kudeta militernya. Biden meminta mereka untuk segera melepaskan kekuasaan.
Suu Kyi membantah tuduhan Gambia bahwa operasi tentara Myanmar 2017 lalu merupakan upaya untuk memusnahkan etnis Rohingya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved