Biden Imbau Militer Myanmar Lepaskan Kekuasaan

PRESIDEN AS Joe Biden memperingatkan Myanmar atas kudeta militernya. Biden meminta mereka untuk segera melepaskan kekuasaan. Dia menegaskan akan mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali sanksi, kecuali supremasi hukum dipulihkan dan para tahanan termasuk Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik senior negara dibebaskan.

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut," kata Biden pada Senuin (1/2).

"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai. Amerika Serikat akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," tuturnya.

Transisi Myanmar awalnya dilihat sebagai kisah sukses dari pemerintahan mantan Presiden Barack Obama, saat Biden menjabat sebagai Wakil Presiden, dengan negara yang ditempatkan secara strategis itu terlihat bergerak menuju demokrasi dan menjauh dari orbit Tiongkok. Tetapi pemimpin demokrasi Myanmar yang pernah menjadi ikon, Aung San Suu Kyi menuai kritik Barat atas keengganannya untuk mengutuk pembunuhan massal Muslim Rohingya.

Pada hari Senin, militer menangkap Aung San Suu Kyi dan politisi lain setelah partainya kembali mencetak kemenangan besar dalam pemilihan umum. Tentara Myanmar mengumumkan di televisi milik militer bahwa mereka telah memberlakukan keadaan darurat selama setahun dan menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing.

Serta mengklaim bahwa pemerintah tidak bertindak atas dugaan kecurangan dalam pemilihan November di mana partai Suu Kyi memenangkan mayoritas kursi di parlemen.

baca juga: Kemenangan Partai Aung San Suu Kyi Buat Panik Militer Myanmar

"Amerika Serikat memperhatikan mereka yang mendukung rakyat Burma di saat-saat sulit ini," ujar Biden.

"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma," tandasnya. (CNA/NY Post/OL-3)