SWEDIA menyatakan tidak bersedia menandatangani perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait seruan larangan senjata nuklir. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallstrom.
"Kemauan pemerintah, seperti sekarang ini, tidak menandatangani konvensi tentang larangan senjata nuklir," ujar Wallstrom.
Perjanjian PBB terkait Larangan Senjata Nuklir (TPNW), yang menyerukan larangan senjata nuklir maupun alat peledak nuklir lainnya, diterima Majelis Umum PBB pada Juli 2017. Sekitar 122 negara menyetujui perjanjian tersebut, tidak terkecuali Swedia.
Meski memberikan persetujuan, lanjut Wallstrom, Swedia juga menyatakan keprihatinan atas minimnya definisi jelas terkait senjata yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Di samping itu, pihaknya mempertanyakan korelasi TPNW dengan perjanjian lain, seperti Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).
Baca juga: Duterte: Masalah di Irlandia cuma Es, Beda dengan Filipina
Ketimbang menandatangani perjanjian, Swedia malah mencari status pengamat. Wallstrom menegaskan negaranya tetap berkomitmen pada dunia yang bebas dari senjata nuklir.
"Saya berharap kami bisa menandatangani konvensi, tapi kami juga harus realistis," pungkas Wallstrom.
Perjanjian itu ditandatangani sekitar 70 negara, dengan 23 negara melakukan ratifikasi. Perjanjian mulai berlaku ketika dokumen diratifikasi sedikitnya 50 negara.
Perjanjian PBB dipandang luas sebagai simbolis, karena tidak satupun dari 9 negara yang diduga memiliki senjata nuklir, berpartisipasi.
Laporan terbaru dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), mencatat jumlah keseluruhan senjata nuklir menurun sejak puncaknya terjadi pada pertengahan 1980. Terdapat 9 negara pemilik senjata nuklir diketahui telah memodernisasi persenjataan. Laporan itu memperkirakan 9 negara memiliki total 13.865 senjata nuklir. (AFP/OL-1)
