Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mendorong isu inklusivitas dan pengembangan sumber daya manusia dalam ekonomi digital pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka, Jepang, kemarin. Dia menyampaikan usulan Inclusive Digital Economy Accelerator Hub atau IDEA Hub sekaligus mengingatkan tak boleh ada yang tertinggal di ekonomi digital.
Konsepsi IDEA Hub inisiatif Indonesia itu merupakan wadah global bagi para pelaku bisnis digital, khususnya yang berstatus unicorn untuk dapat mengurasi ide serta berbagi pengalaman. Ia diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, swasta, dan usaha kecil menengah serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.
"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengurasi, mengelola, dan membagi pengalaman model bisnis digital para unicorn anggota G-20," ujar Presiden dalam sesi II yang membahas ekonomi digital dan kecerdasan buatan.
Model bisnis digital pada IDEA Hub mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion. Ketiganya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.
Presiden Jokowi juga menilai pentingnya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital sehingga mampu memanfaatkan perkembangan. Dia menyebutkan ada tiga pilar utama penunjang pembentukan masyarakat ekonomi digital.
"Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan. Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki," ucap Jokowi.
"Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal, no one left behind," tandasnya lagi.
Keberadaan Jokowi di KTT G-20 kali ini mendapat perhatian lebih dari para pemimpin dunia yang juga hadir dalam perhelatan itu. Dia kebanjiran ucapan selamat atas kemenangan di Pilpres 2019 yang dikukuhkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi, dua hari lalu.
Menurut Kepala Protokol Negara Andri Hadi, yang mendampingi dan berada dekat dengan Presiden, hampir semua kepala negara/kepala pemerintahan yang bertemu Jokowi mengucapkan selamat. Mereka yang mengucapkan selamat antara lain Presiden AS Donald Trump, PM Jepang Shinzo Abe, PM Kanada Justin Trudeau, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan PM Australia Scott Morrison. (Dro/X-8)
Direktur Utama Indodana Finance Mira Wibowo meraih penghargaan Indonesia Best CEO 2025 dalam ajang Indonesia Business Leadership Forum.
Ebbot menghadirkan teknologi AI andal, sedangkan Veda Praxis menyediakan fondasi tata kelola yang kuat dan juga tim implementer dengan kapabilitas lokal.
Model kerja fleksibel berbasis platform digital dinilai menjadi bantalan sosial modern.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Bank Indonesia meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk memperkuat literasi, keamanan, dan inklusi ekonomi digital, didukung pertumbuhan QRIS dan BI-FAST yang kian pesat.
INDUSTRI kripto di Indonesia terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved