Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteress untuk membahas situasi terkini di Jalur Gaza.
Pertemuan antara Menlu dan Guterres berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (7/5) pagi waktu setempat.
Sebelum bertemu Guterres, Menlu RI mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Nickolay Mladenov, Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian di Timur Tengah yang saat ini berada di Jerusalem.
Berdasarkan laporan Metro TV dari markas PBB di New York, Mladenov dan Menlu RI bertukar pikiran serta berdiskusi soal gencatan senjata terbaru yang sedang diberlakukan di Jalur Gaza.
Menlu RI mengatakan sebagai negara yang memliki perhatian yang sangat khusus terhadap Palestina. Apalagi saat ini sebagai Presiden DK PBB, Indonesia merasa perlu menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang ingin membantu meredakan ketegangan di Jalur Gaza.
Baca juga: Diplomasi Batik Warnai Sidang Dewan Keamanan PBB
Sebelumnya Senin (6/5), Menlu juga telah bertemu Perwakilan Tetap Mesir untuk PBB Duta Besar Mohamed Edrees.
“Dan, saat ini, kita (Indonesia dan Mesir) duduk di DK PBB. Kita melakukan compare notes tentang peran apa yang bisa diambil untuk berkontirbusi agar situasi di Gaza tidak memburuk," ucap Menlu RI.
Ia juga mengatakan sebagai negara sahabat, Mesir memiliki peran untuk berkontribusi dalam rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Hamas adalah kelompok penguasa di Jalur Gaza, sementara Fatah adalah faksi yang menguasai Otoritas Palestina.
Rencananya, Kamis (9/5), di bawah keketuaan Indonesia, DK PBB akan membahas isu Palestina terkait permukiman ilegal yang didirikan Israel.
Militer israel dan Palestina telah sepakat memberlakukan gencatan senjata di Jalur Gaza pada Senin (6/5).
Dengan dimediasi Mesir, gencatan senjata disepakati usai Isarel dan militan Palestina di Gaza sempat terlibat adu serang yang menewaskan sedikitnya 23 orang. (Medcom/OL-2)
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengadakan pembicaraan dengan Israel dalam bentuk apa pun.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved