Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan tahap pemulihan puskesmas menjadi tantangan yang lebih berat karena jumlah fasilitas yang terdampak jauh lebih banyak dibandingkan rumah sakit.
Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 867 puskesmas terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah tersebut, 152 puskesmas mengalami kerusakan berat hingga harus menghentikan operasional sementara.
Upaya pemulihan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembersihan lokasi, relokasi layanan sementara, hingga pembangunan ulang bagi fasilitas yang mengalami kerusakan total. Hingga awal Januari 2026, sebagian besar puskesmas telah kembali melayani masyarakat.
"Sampai awal Januari 2026, tinggal tiga (puskesmas) lagi yang belum bisa beroperasi,” kata Budi, Kamis (8/1).
Ketiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Rusip Antara di Aceh Tengah, Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, dan Puskesmas Lokop di Aceh Timur. Menkes menjelaskan, Puskesmas Lokop mengalami kerusakan paling parah akibat tertimpa kayu besar hingga bangunannya hancur.
“Yang (di) Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi sekarang sedang kita bangun baru,” ujarnya.
Untuk memastikan layanan tetap berjalan, operasional puskesmas yang rusak dialihkan sementara ke gedung lain, seperti kantor dinas atau fasilitas pemerintah setempat.
Budi menekankan bahwa peran puskesmas sangat vital, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan harian bagi masyarakat, tetapi juga dalam melayani ratusan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari seribu titik pengungsian. (H-3)
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan setelah terjadinya bencana Sumatra.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memastikan sistem satu arah (one way) pada jalur Padang–Bukittinggi tidak akan diberlakukan pada masa Lebaran 2026.
MESKI klaim pemerintah pemulihan pascabanjir Sumatra sudah membaik, sayangnya di lapangan masih seperti pungguk merindukan bulan.
Sucor Asset Management (Sucor AM) menyalurkan 2.000 paket bantuan bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan membantah kabar yang menyebut rencana pembatalan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe.
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved