Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DETEKSI dini diperlukan untuk mengetahui lebih awal penyimpangan pada tumbuh kembang anak. Hal itu merupakan rekomendasi dari studi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Kesehatan tentang evaluasi pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di puskesmas pada Desember 2023 lalu. Hasil studi ini memberikan rekomendasi agar puskesmas dapat lebih memperkuat kapasitas layanan SDIDTK, baik dari sisi SDM, fasilitas, sistem rujukan, hingga pendanaan.
“Salah satu hasil rekomendasi studi ini adalah perlunya pelatihan bagi tenaga kesehatan pemberi layanan SDIDTK melalui blended learning, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan sesuai standar secara masif,” kata Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN Esti Nugraheny, Kamis (13/6).
Hal ini berangkat dari studi yang dilakukan di sembilan kabupaten/kota terpilih, mewakili regional barat, tengah, dan timur. Dengan masing-masing kabupaten/kota terpilih dua puskesmas. Sehingga, didapat sasaran responden untuk pengamatan dan wawancara sebanyak total 18 puskesmas.Selain itu juga dilakukan pengisian instrumen online dengan total responden 192 puskesmas penanggung jawab SDIDTK di wilayah kerja kabupaten/kota terpilih.
Baca juga : Kemenkes-AstraZeneca Imbau Masyarakat Skrining Kanker Sejak Dini
Studi ini menemukan bahwa 55,6 persen puskesmas memberikan pelayanan SDIDTK, 72,2 persen memberikan pelayanan di posyandu, dan 55,6 persen memberikan pelayanan di PAUD/TK/RA. Namun, kepatuhan petugas dalam penatalaksanaan SDIDTK pada anak usia 6 bulan baru mencapai 53,8 persen, anak usia 24 bulan 53,3 persen, dan anak usia 36 bulan 50,5 persen.
Sedangkan kebutuhan waktu dalam memberikan pelayanan SDIDTK berkisar antara 29 sampai 35 menit. “Yang perlu disoroti juga, 88,9 persen puskesmas telah memiliki jejaring rujukan SDIDTK, namun hanya 55,6 persen yang memiliki catatan atau register kasus rujukan,” ungkap Esti.
Terkait sarana dan prasarana layanan pendukung SDIDTK, sebut Esti, hanya 27,8 persen puskesmas yang memiliki SDIDTK kit lengkap, dan hanya 33,3 persen puskesmas memiliki funduskopi atau oftalmoskopi direk. “Selain peningkatan kapasitas kesehatan, perlunya penguatan sistem rujukan SDIDTK, termasuk rujuk balik dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),” beber Esti.
Pemantauan pelaporan SDIDTK secara berjenjang baik laporan manual maupun digital juga dinilai perlu ditingkatkan. Selain itu, perlunya mengoptimalkan dukungan dana alokasi khusus (DAK) fisik dalam pemenuhan sarana prasarana dan ketersediaan ruangan pelayanan SDIDTK, dan meningkatkan pemantauan pelayanan SDIDTK di puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. “Kementerian Kesehatan juga perlu menyusun pedoman monitoring dan evaluasi SDIDTK secara berjenjang untuk penguatan layanan SDIDTK ini,” pungkasnya.
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Di Indonesia, Survei Kesehatan 2023 mencatat sekitar 6,7 juta penduduk terinfeksi hepatitis B dan 2,5 juta terinfeksi hepatitis C.
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved