DPR Minta Pemerintah Respons Temuan Super Flu Secara Terukur

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus yang ramai disebut sebagai “super flu” di Indonesia secara terukur dan berbasis sistem, tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Istilah super flu yang belakangan banyak diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, yakni varian baru influenza yang lebih mudah menular dan telah menyebar di berbagai negara. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya tingkat kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Varian ini disebut memiliki laju penularan yang lebih cepat, terutama pada kelompok anak-anak, remaja, dan lansia.

Menurut Edy, keberadaan subclade tersebut sejatinya telah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional. Karena itu, ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Meski demikian, pemerintah juga tidak boleh lengah dalam mengantisipasi potensi dampaknya.

Baca juga : Kemenkes: Kasus Super Flu Paling Banyak Ditemukan di Jawa Timur

“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu (7/1.

Edy menekankan, isu super flu tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan. Ia menilai alokasi anggaran perlu lebih diarahkan pada upaya pencegahan, deteksi dini, dan penguatan sistem surveilans penyakit, bukan hanya respons ketika kasus sudah meningkat.

“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya.

Baca juga : Menkes: Super Flu tidak Mematikan seperti Covid-19

Selain itu, Legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut meminta Kementerian Kesehatan segera mengeluarkan serta memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami publik dalam menghadapi peningkatan kasus influenza. Protokol ini dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan yang seragam.

“Protokol kesehatan harus disampaikan secara terbuka dan konsisten. Termasuk soal penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum,” katanya.

Di sisi lain, Edy mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi COVID-19, menurutnya, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru berpotensi memicu kepanikan dan disinformasi.

“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tutur Edy.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan disiplin menjaga kesehatan. Publik diminta mengikuti anjuran resmi pemerintah, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan di media sosial, serta konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.