DPR Dorong Pemerintah Bentuk Badan Khusus Bencana Sumatra

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah untuk segera membentuk badan khusus guna menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melumpuhkan 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini dinilai mendesak mengingat skala kerusakan infrastruktur yang masif dan jumlah korban jiwa yang terus bertambah.

Hingga Jumat (2/1), total korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra telah mencapai 1.157 jiwa. Rinciannya, 530 jiwa di Aceh, 365 di Sumatra Utara, dan 262 di Sumatra Barat, dengan 165 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Alex menyarankan agar pemerintah meningkatkan status Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang baru saja disetujui Presiden Prabowo Subianto menjadi badan khusus yang lebih komprehensif.

Baca juga : Panggil Dasco, Prabowo Terima Laporan Rekonstruksi dan Rehabilitasi di Sumatra

"Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias melalui BRR. Namun, untuk banjir dan longsor dengan kerusakan lingkungan se-masif ini, kita belum pernah mengalaminya. Kehadiran badan khusus sangat diperlukan untuk menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan antarlembaga," kata Alex melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, badan khusus akan memudahkan koordinasi anggaran di masa rehabilitasi dan rekonstruksi tanpa harus mengubah UU APBN. Anggaran yang tersebar di berbagai kementerian dapat dipusatkan pada satu pintu untuk mempercepat pemulihan.

Alex juga menekankan pentingnya manajemen yang transparan dan bebas korupsi (zero corruption), merujuk pada kesuksesan BRR Aceh-Nias di masa lalu. "Kita ingin kepemimpinan yang efektif dan transparan. Jangan sampai terulang kasus korupsi dana bencana seperti yang pernah terjadi di Samosir," tambahnya.

Baca juga : Presiden Prabowo Pernah Terima Dasco Bahas Ekonomi dan Rehabilitasi Bencana Sumatra

Urgensi pembentukan badan ini kian nyata mengingat prakiraan BMKG yang menyebut curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga Maret 2026. Selain itu, jumlah pengungsi saat ini telah menyentuh angka 380.287 jiwa, dengan konsentrasi terbesar berada di Aceh.

Data terkini menunjukkan skala kerusakan fasilitas publik yang sangat luas. Secara total, terdapat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang hancur atau terdampak di tiga provinsi tersebut.

Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 1.312 sekolah dan 631 rumah ibadah yang rusak. Disusul Sumatra Barat dan Sumatra Utara yang juga mengalami kerusakan serius pada akses jalan nasional dan jembatan penghubung.

"Badan khusus ini akan memberikan kepastian kepada para penyintas bahwa negara hadir secara terencana. Model ini terbukti sukses di Aceh, bahkan diadopsi oleh negara lain seperti Cina dan Vietnam dalam manajemen bencana," pungkas legislator asal Sumatra Barat tersebut.

(P-4)