BRIN Tekankan Penanganan Bencana tidak Berhenti di Fase Tanggap Darurat

BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus berlanjut ke tahap pemulihan pascabencana yang menyeluruh dan berkelanjutan. Bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, melainkan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, M Najib Azka, mengatakan fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus paling rentan. 

“Pada fase ini kerap terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah. Antara kebijakan nasional dan realitas lokal, serta antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak”, ungkapnya, Kamis (1/1) . 

Baca juga : Program Gotong Royong Negeri Inisiasi Pemulihan Pascabencana

Menurut Najib, pemulihan pascabencana harus dirancang berbasis bukti, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. “Pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan pendapatan, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” ujar Najib.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menekankan pentingnya perspektif kependudukan dalam pemulihan pascabencana. 

“Dinamika penduduk, seperti perubahan struktur rumah tangga, migrasi, dan meningkatnya kerentanan kelompok tertentu, harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” ucapnya.

Baca juga : Pemerintah Diminta Optimalkan Sumber Daya untuk Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Dari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, Erma Yulihastin menjelaskan, fenomena cuaca ekstrem di Sumatra tidak terlepas dari krisis iklim global. Peningkatan suhu bumi hingga sekitar 1,5°C telah meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta angin kencang. 

“Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatra menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Sehingga kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis data ilmiah perlu diperbarui secara berkala,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik (Dit PPF) BNPB memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatra. 

“Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan terkait,” tuturnya.

Kontribusi masyarakat sipil dan perguruan tinggi turut memperkaya diskusi. Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa), Ahmad Mujahid, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara itu, Universitas Syiah Kuala (USK) melalui perwakilannya menegaskan peran pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi penyintas, khususnya anak-anak, sebagai bagian penting dari pemulihan jangka panjang. (I-3)