Pemerintah Diminta Optimalkan Sumber Daya untuk Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Direktur Eksekutif Rumah Mediasi Indonesia (RMI) Ifdhal Kasim menilai publik tidak perlu berkutat dalam perdebatan mengenai penetapan status bencana nasional terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ifdhal menilai fokus utama saat ini adalah bagaimana Pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki untuk penanganan pasca bencana secara cepat, terkoordinasi, dan efektif, terlepas dari apapun status bencananya. 

"Upaya pemulihan hanya akan berjalan apabila seluruh pihak mengedepankan kerja nyata dan gotong royong sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing, bukan terjebak dalam polemik administratif," kata Ifdhal, melalui keterangannya, Sabtu (27/12).

Ifdhal menilai Pemerintah telah bekerja maksimal dan bersungguh-sungguh dalam menangani bencana di Pulau Sumatra. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto telah turun secara langsung ke daerah-daerah terdampak. 

Namun, ia menilai dalam penanganan tanggap darurat yang sangat krusial itu, terjadi koordinasi yang tidak berjalan antar kementerian/lembaga. Sehingga, kata ia, penanganannya masih sangat sporadis, terkesan lambat dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana. 

Ifdhal mengatakan kondisi di lapangan memperlihatkan korban bencana masih hidup dalam situasi penuh ketidakpastian. Apabila Pemerintah masih dengan keyakinan bahwa mampu mengatasi bencana ini dengan segera tanpa perlu menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, maka sebaiknya Pemerintah terbuka dengan uluran tangan bantuan baik dari dalam negeri, baik individu maupun swasta, maupun dari luar negeri sebagai bentuk empati dan solidaritas umat manusia. 

"Bencana dengan skala yang terjadi di Sumatera ini adalah masalah kemanusiaan yang mengusik nurani setiap orang tanpa dibatasi oleh teritori negara," kata Ifdhal.

Ifdhal menilai dengan fokus pada pemulihan bencana, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan. Pemerintah harus mengutamakan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial korban, seperti penyediaan makanan, air bersih dan sanitasi, pakaian, serta rumah sementara yang layak. 

Selain itu, diperlukan pula percepatan perbaikan infrastruktur publik seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan jaringan listrik.

“Inilah yang mendesak yang harus dilakukan pemerintah. Pemulihan situasi bencana ini merupakan kewajiban pemerintah,” kata Ifdhal.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan hak-hak dasar ekonomi dan sosial korban serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Ifdhal menilai Pemerintah perlu membentuk “Satuan Tugas Percepatan Rekonstruksi”. Pembentukan satuan tugas ini bertujuan agar penanganan bencana memperoleh komando yang jelas dalam mengambil langkah-langkah prioritas yang terorganisir, terencana, dan didukung anggaran yang memadai guna mempercepat proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemenuhan hak-hak dasar ekonomi dan sosial korban bencana. 

"Perbaikan infrastruktur yang hancur akibat banjir memerlukan kerja yang terorganisir, terencana, terukur, dan sistematis, serta tidak dapat dilakukan secara sporadis. Harapannya, dengan dibentuknya satuan tugas ini, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dapat kembali tumbuh," katanya. (H-2)