DPR RI Serahkan Hasil Pemetaan Galapana ke Pemerintah, Mendagri Pimpin Percepatan Rehabilitasi

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan antara Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1). 

Rapat ini menandai dimulainya eksekusi kebijakan di lapangan secara terpusat oleh pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Dasco menegaskan bahwa penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra kini resmi ditangani dengan skala nasional. Langkah ini diambil agar proses pemulihan berjalan lebih fokus dan terintegrasi.

Baca juga : Satgas Galapana DPR Beberkan 4 Masalah Krusial setelah Bencana di Sumatra

“Pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabilitasi pascabencana. Satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” ujar Dasco.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa ke depan, operasional penanganan pascabencana akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Sementara itu, Satgas Galapana DPR RI akan beralih fungsi untuk mendukung koordinasi serta menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran.

“Satgas Galapana DPR RI menyerahkan hasil koordinasi yang terintegrasi kepada pihak Pemerintah. Sesuai tupoksinya, setelah ini lkami akan melakukan tugas fungsi pengawasan dan memastikan anggaran terserap dengan tepat,” tambah Dasco.

Dalam laporan terbarunya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa berdasarkan data lapangan, masih terdapat 12 wilayah di tiga provinsi yang kondisinya belum kembali normal pascabencana.

"Ada 12 wilayah yang belum normal. Rinciannya, 7 daerah di Aceh, 5 daerah di Sumatra Utara, dan 3 daerah di Sumatra Barat," papar Tito dalam rakor tersebut. (H-4)