Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal itu ia sampaikan dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11).
Ia menyebut bahwa sesuai amanat undang-undang, alokasi anggaran pendidikan harus mencapai minimal 20 persen dari APBN. Ia memastikan ketentuan tersebut telah terpenuhi bahkan melampaui batas minimal.
"Dalam APBN kita mata anggaran yang terbesar adalah pendidikan. Oleh undang-undang bagian pendidikan, mata anggaran pendidikan harus memenuhi minimal 20 persen. Kalau tidak salah APBN kita sudah lebih dari 20 persen," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa anggaran sebesar itu harus digunakan secara tepat sasaran. Ia menekankan perlunya memastikan seluruh dana benar-benar sampai kepada penerima manfaat, mulai dari guru, siswa, hingga sekolah, termasuk sarana, gedung, dan buku pelajaran.
"Anggaran yang demikian besar kita harus pastikan, harus yakinkan sampai benar-benar ke ujung sasaran kita. Yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana, gedung-gedung, buku-buku," ujarnya.
Selain itu, Presiden juga membandingkan prioritas anggaran Indonesia dengan sejumlah negara lain yang lebih memusatkan belanja negara pada sektor pertahanan.
Menurutnya, Indonesia memilih jalan berbeda dengan menempatkan pendidikan sebagai pos anggaran terbesar, meski belanja pertahanan tetap penting.
"Banyak negara lain tidak menempatkan pendidikan paling atas. Negara-negara tertentu menempatkan pertahanan yang paling atas. Ini bisa diperiksa anggaran India, Pakistan, bahkan anggaran Singapura, apalagi anggaran negara-negara lain seperti AS," ucapnya.
Prabowo pun juga memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan pusat agar menghindari penyimpangan dana pendidikan. Ia mengingatkan bahwa korupsi anggaran pendidikan merupakan tindakan yang merusak masa depan bangsa.
"Pastikan anggaran pendidikan sampai ke tujuan yang kita tujukan. Jangan sampai anggaran pendidikan yang begitu penting bagi kebangkitan bangsa kita, sampai diselewengkan. Jangan sampai anggaran pendidikan dikorupsi," tegasnya.
Ia pun juga tak lupa menyampaikan penghargaan tinggi kepada seluruh guru di Indonesia atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Hanya melalui pendidikan kita bisa benar-benar menjadi negara merdeka. Karena itu, Hari Guru Nasional ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia kepada semua guru yang ada di Indonesia," tuturnya. (H-3)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
BGN mesti bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang nakal dan tidak patuh pada standar menu gizi.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.
PENDIDIKAN merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan suatu negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved