Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Kehutanan Republik Indonesia Rohmat Marzuki, melakukan pertemuan bilateral dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) di sela-sela rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Tropis di Belem, Brazil, pada Selasa (11/11) waktu setempat.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerja sama Indonesia–Jepang dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dan ketahanan perubahan iklim, termasuk kemajuan dan langkah-langkah akhir menuju pelaksanaan proyek bersama di bawah dukungan JICA.
Rohmat Marzuki menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan berkelanjutan JICA terhadap Indonesia. “Kami sangat menghargai dukungan dan fleksibilitas JICA dalam memastikan proses transisi berjalan lancar dan tujuan proyek tetap sejalan dengan visi bersama kami untuk pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap perubahan iklim,” ujar Rohmat Marzuki dalam keterangannya, Rabu (12/11).
Seiring restrukturisasi kelembagaan pemerintah Indonesia, Kementerian Kehutanan kini menjadi Lembaga Pelaksana untuk proyek kerja sama tersebut. Kedua pihak telah bekerja sama erat untuk menyesuaikan Record of Discussion (RoD) yang ditandatangani pada 2024 dengan struktur kelembagaan baru dan desain proyek yang disederhanakan.
Pembahasan juga menyoroti pengelolaan Mangrove Information Center (MIC) sebagai bagian penting dari kontribusi Indonesia dalam kerangka kerja World Mangrove Center (WMC).
Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi MIC, tidak hanya sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan kapasitas nasional, tetapi juga sebagai platform berbagi pengetahuan regional dan internasional di jaringan WMC.
“Kami berupaya menjadikan MIC sebagai pusat pengetahuan global yang menampilkan praktik terbaik, data ilmiah, dan inovasi kebijakan dari berbagai negara,” jelas Rohmat Marzuki.
Kementerian Kehutanan juga tengah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk memastikan kesiapan operasional MIC, termasuk penyediaan fasilitas, tenaga ahli, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Saat ini, fasilitas MIC sedang dalam proses alih pengelolaan dari Kementerian PUPR ke Kementerian Kehutanan.
“Kami menantikan dukungan berkelanjutan JICA dalam peningkatan fasilitas MIC dan pengembangan kapasitas teknis agar dapat berfungsi sepenuhnya dalam kerangka kerja global WMC,” tambah Rohmat Marzuki.
Di akhir pertemuan, Rohmat Marzuki menegaskan kembali apresiasi Pemerintah Indonesia atas dukungan jangka panjang JICA dalam sektor kehutanan. “Kami yakin proyek ini akan menjadi model untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan melalui pengelolaan ekosistem mangrove,” pungkasnya. (Cah/P-3)
Kementerian Kehutanan terus memperkuat rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR).
Direktorat Rehabilitasi Mangrove memperkuat upaya membangun ketahanan kawasan pesisir melalui pelibatan generasi muda lewat program Mangrove Goes To School (MGTS).
Dari perairan yang sempat minim kehidupan, terumbu karang kini kembali berwarna dan mangrove tumbuh semakin kokoh di pesisir Desa One Ete dan Pulau Bapa, Kabupaten Morowali. Rehabilitasi
Program ini bertujuan untuk mendorong kepedulian dan aksi nyata terhadap lingkungan agar tercipta masa depan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan layak bagi generasi mendatang.
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
FCLP telah memperbarui visi dan pendekatannya, termasuk penyesuaian misi menjadi “halt and reverse forest loss”.
Forum tersebut mempertemukan pemimpin dari Indonesia, Brazil, dan Tiongkok, tiga negara tropis yang memegang peran penting dalam perdagangan komoditas global.
Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) mendesak pemerintah mengakui penyandang disabilitas sebagai konstituen Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di COP30, Brasil.
Indonesia menyambut komitmen dukungan teknis dan pendanaan dari Inggris, termasuk peluang pengembangan pasar karbon alam, program UK PACT untuk carbon credits kehutanan.
Penyatuan pandangan terhadap tiga ekosistem karbon biru dalam satu sistem pesisir–laut akan memberikan manfaat luas.
Masyarakat Adat Papua juga turut hadir dalam aksi itu sembari membentangkan spanduk,”West Papua Is Not An Empty Land. Save Our Indigenous Forest.”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved