Evaluasi MBG, Legislator PDIP Minta Sanksi Tegas untuk Dapur Bermasalah

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Charles menilai meskipun tujuan MBG sangat baik, pelaksanaannya di lapangan belum memenuhi standar keamanan pangan.

“Sudah waktunya Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi sistem yang dijalankan sekarang. Banyak dapur penyedia MBG yang belum memenuhi standar kebersihan dan pengelolanya pun bukan dari industri makanan,” kata Charles dalam keterangan yang diterima, Kamis (23/10).

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan banyak dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi tanpa infrastruktur memadai. Masalah yang ditemukan antara lain saluran air yang buruk, tidak adanya perangkap serangga, hingga pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri.

Selain itu, proses penyimpanan makanan juga tidak sesuai standar suhu ideal, meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan jamur.

“Rentang waktu antara proses memasak hingga makanan disajikan ke anak-anak terlalu panjang, bahkan bisa mencapai 7-8 jam,” kata dia.

Ia menegaskan perlunya sanksi tegas terhadap dapur yang terbukti menyajikan makanan dalam kondisi tidak layak.

“Sampai saat ini belum ada sanksi signifikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, Komisi IX DPR akan terus mengawal program MBG agar berjalan aman, higienis, dan sesuai tujuan awal: menekan angka gizi buruk di Indonesia tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak.(P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal